SAMARINDA – Komisi I DPRD Samarinda meminta Pemkot Samarinda meningkatkan anggaran pelayanan kependudukan. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih belum maksimal. Bahkan terkesan lambat.
“Belum maksimalnya pelayanan kependudukan seperti –e-KTP itu dikarenakan alat perekam KTP masih kurang. Saat ini, alat perekam KTP hanya ada 2 unit. Dan alat itu untuk melayani 10 Kecamatan di Samarinda,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal, kemarin.
Dia mengimbau Pemkot agar bisa meminimalisir masalah pembiayaan, terutama pengurusan administrasi kependudukan.
“Ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan masyarakat. Misalnya dari Bantuas, Kecamatan Palaran. Warga datang ke Kota Samarinda, itu kan perjalanan sekitar 1 jam setengah, kalau pulang pergi 3 jam. Kalau ada pelayanan di setiap Kecamatan, itu bisa meminimalisir pembiayaan saat mengurus administrasi kependudukan,” jelas dia. (ADV)
