SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) membahas realisasi APBD tahun 2023 dan usulan APBD di tahun 2024. Hearing digelar di Kantor DPRD kota Samarinda, Selasa (18/07/2023).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Anwar Hakim mengatakan, anggaran tahun 2023 kurang lebih Rp9,1 miliar. Tetapi sejauh ini penyerapan secara fisik masih RP4,5 miliar.
“Kami meminta untuk usulan tahun 2024 anggaranya Rp12 miliar. Dan itu terpenuhi. Jadi kita mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang anggarannya hanya Rp9,1 miliar,” kata Deni.
Ia menyampaikan Kota Samarinda akan mendapatkan penghargaan kota layak anak. Karena itu, usulan pogram kegiatan ini sebagai upaya mensupport Kota Samarinda sebagai kota layak anak.
“Usulan program kami yaitu perlindungan perempuan, khususnya pencegahan kekerasan pada wanita. Dan usulan program ini masuk skala prioritas. Dan akan menjadi tumpuan di tahun 2024, untuk meningkatkan dan mensupport kepada kota layak anak ini,” ungkapnya.
Menurut dia, Samarinda berhasil naik tingkat dari kota madya ke kota nindya. Ini merupakan capaian sangat luar biasa. “Kita yang baru saja memenuhi standarisasi kota layak anak. Namun secara bersamaan, kita juga bisa mencapai tingkatan kota Nindya,” kata dia.
Deni berharap pengoptimalisasian anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Serta usaha P2PA mempertahankan apa yang telah didapatkan. Seperti penghargaan kota layak anak. “Ini demi kelancaran terlaksananya program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ungkap dia. (ADV)
