SAMARINDA – Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur diharapkan tidak mengulang konsep pembangunan di Jakarta. Sejumlah ahli tata kota hingga REI beranggapan bahwa Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur bisa bertahan lebih dari 200 tahun.
Keunggulan luas wilayah yang ada saat ini diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah merancang konsep Ibu Kota Negara dengan tidak mengulang Kota Jakarta.
Kawasan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersebelahan dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto akhirnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ibu Kota Negara yang baru.
Selain telah memiliki fasilitas jalan tol yang menghubungkan dua kota besar Balikpapan dan Samarinda, lokasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan Ibu Kota Negara yang baru, ternyata memiliki berbagai aspek kelayakan yang diperlukan satu daerah layak dijadikan lokasi Ibu Kota Negara yang baru, yakni sarana, prasarana dan utinity.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa rencana pembangunan Ibu Kota Baru di Provinsi Kalimantan Timur akan menggunakan konsep smart city atau kota cerdas. Konsep itu akan mengombinasikan antara kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi.
Pengamat Perencanaan Wilayah Kota Samarinda Farid Noorrahman mengatakan bahwa saat ini perencanaan Ibu Kota Negara masih mengambang. Karena desain pusat pemerintahan Indonesia yang baru belum terlihat. Dimana letak pusat pemerintahan yang baru nantinya, apakah di wilayah Penajam Paser Utara atau Kutai Kartanegara.
“Jika sudah terlihat, mungkin kita akan bisa menentukan konsep seperti apa yang akan dibuat pada pusat pemerintahan RI yang baru,” ungkap dia, Kamis (29/8).
Dia mengharapkan pemerintah sudah membagi zona pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Sehingga pembangunan Ibu Kota Negara yang baru lebih terencana.
“Yang pasti, jika yang dibangun nantinya akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di Ibu Kota Negara, yang pasti mereka akan membutuhkan rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.
Selain itu, kata dia, sebagian kawasan yang akan dibangun Ibu Kota Negara dikabarkan banyak sekali lubang bekas galian batu bara, dan ini harus benar-benar diperhatikan, mau dibuat apa lubang bekas galian tambang itu.
“Dari saya, mending kotannya constable berkelanjutan. Kadi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dimasukkan ke kaidah-kaidah ekonomi dan kaidah-kaidah sosial. Jangan sampai Ibu Kota Negara yang baru, malah tidak memanusiakan manusia lainnya. Seperti di Putra Jaya, bekas tambang dijadikan landscape. Saya belum pernah ngecek sebanyak apa, karena kalau membenahi total, itu lebih orang-orang arsitek yang lebih punya pandangan lain,” ungkap Farid Noorrahman.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Kalimantan Timur Bagus Susetyo mengatakan REI siap memberikan dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Selama ini, REI telah berpengalaman dalam mengembangkan kota-kota baru.
Bahkan, kata dia, semua kota-kota baru yang dibangun berhasil menjadi kota baru mandiri serta menciptakan sentra-sentra ekonomi. Sehingga terjadi pemerataan ekonomi di masyarakat.
Menurut dia, pengembangan kawasan baru sebaiknya banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya, sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang.
“Harapannya nanti, kalau pun saya lihat kajian Bappenas bedanya sepertinya terus dikembangkan lagi dan keterlibatan keterlibatan pengusaha lokal, kita berharap bisa dilibatkan. Sehingga kita tidak jadi penonton aja di sini, tapi baik di kalangan pengusaha konveksi maupun kita yang menyiapkan ujiannya bisa dilibatkan secara aktif. Kita bisa memberi satu masukan untuk pemerintah daerah, bagaimana mengembangkan kota lebih cantik dan terbuka hijau. Ada tempat taman rekreasi keluarganya, sehingga benar-benar kita ingin kota ini smart dan beautiful,” ungkap dia. (maman)
