KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan langkah tegas membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya dengan menjadikan kemampuan membaca Al-Qur’an sebagai bagian dari evaluasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui Gerakan Etam Mengaji (GEMA), pegawai yang belum mengikuti maupun belum dinyatakan lulus tes kemampuan membaca Al-Qur’an belum diperkenankan mengambil Surat Keputusan (SK) pengangkatan. SK tersebut akan ditahan sementara hingga pegawai bersangkutan menunjukkan perkembangan dalam proses pembelajaran.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Pemkab Kukar membentuk aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tetapi juga mempunyai karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan yang baik.
Sekretaris Kabupaten (SekKab) Kukar Sunggono mengatakan, penerapan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di lingkungan birokrasi.
Menurutnya, GEMA tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan harus diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap perilaku aparatur dalam kehidupan sehari-hari. “Mereka yang dilantik tak bisa mengambil SK sebelum dinyatakan lulus tes mengaji,” kata Sunggono pada gosamarinda.com, belum lama ini.
Ia menjelaskan, proses pengujian kemampuan membaca Al-Qur’an dilakukan melalui kerja sama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar.
“Dalam pelaksanaannya, penilaian tidak hanya berorientasi pada kemampuan pegawai saat pertama kali mengikuti tes. Namun, perkembangan kemampuan masing-masing pegawai juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut,” katanya.
Menurut dia, Pemkab Kukar tetap memberikan kesempatan kepada pegawai yang belum lancar membaca Al-Qur’an untuk mengikuti pembelajaran secara bertahap. Bahkan, pegawai yang masih berada pada tahap Iqra tetap diberikan ruang meningkatkan kemampuannya. Hanya saja, penyerahan SK belum dapat dilakukan sampai terdapat perkembangan yang dinilai memenuhi tahapan evaluasi.
“Kalau sudah bisa, misalnya di tahap Iqra satu, tidak masalah. Kita arahkan untuk belajar. SK-nya ditahan sementara. Jika minggu berikutnya sudah menunjukkan hasil yang bagus dan naik ke Iqra dua, kita bisa diberikan SK itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, pelaksanaan GEMA tidak hanya diberlakukan bagi PPPK yang baru dilantik. Pemkab Kukar juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan gerakan tersebut di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan.
“Evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan para camat untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan mengaji di wilayah masing-masing,” katanya.
Selain itu, kata dia, GEMA juga disinergikan dengan kegiatan Gerakan Safari Subuh. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan pembinaan keagamaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh aparatur.
“Kami berharap, penerapan GEMA mampu membangun budaya kerja ASN lebih baik, sekaligus mendorong lahirnya SDM Kukar yang unggul, berakhlak mulia, dan memiliki landasan nilai keagamaan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor : Abdul Rahman
