SAMARINDA – Persoalan penumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Samarinda tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pengangkutan petugas kebersihan. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah juga menjadi persoalan yang membuat TPS kembali dipenuhi sampah meskipun sebelumnya telah dibersihkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai aturan mengenai waktu pembuangan sampah sebenarnya sudah tersedia. Masyarakat diperbolehkan membuang sampah ke TPS mulai pukul 18.00 hingga 06.00 Wita. Namun, ketentuan itu belum sepenuhnya dipatuhi sehingga penanganan sampah di lapangan terus menghadapi kendala.
“Peraturan membuang sampah yang dari jam 06.00 sore sampai jam 06.00 pagi itu banyak terlanggar di lapangan. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman DLH ketika harus mengangkut sampah,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (9/11/2026).
Ia mencontohkan kondisi TPS yang seharusnya sudah bersih setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Namun, beberapa jam kemudian tempat tersebut kembali dipenuhi sampah akibat masyarakat masih membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan persoalan persampahan tidak cukup diselesaikan melalui penambahan armada maupun intensitas pengangkutan. Kedisiplinan masyarakat mengikuti ketentuan sangat penting dan harus dibenahi, agar pekerjaan petugas kebersihan tidak terus berulang. “Pagi harusnya sudah bersih, tapi jam 08.00 atau jam 10.00 sudah penuh lagi TPS itu. Padahal itu dilarang. Di situ perlu poin penting penegakan hukum, menjaga aturan yang sudah kita buat ini harus bisa ditegakkan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu lebih serius menerapkan ketentuan yang telah dibuat. Sebab, regulasi tidak akan memberikan dampak apabila pelanggaran terus terjadi tanpa adanya tindakan yang jelas. Pelanggaran jadwal pembuangan sampah berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan DLH. “Ketika sampah kembali menumpuk setelah pengangkutan, petugas harus menghadapi pekerjaan tambahan yang seharusnya dapat dihindari apabila masyarakat mematuhi aturan,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah di TPS diperkuat. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memahami bahwa jadwal pembuangan bukan sekadar imbauan, melainkan ketentuan yang harus ditaati bersama. “Kalau kita sudah membuat aturan, tetapi masih dilanggar oleh masyarakat, tentu akan sulit. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia berharap kedisiplinan masyarakat dapat berjalan seiring dengan pembenahan pelayanan persampahan oleh pemerintah. Dengan begitu, TPS tidak kembali menjadi titik penumpukan sampah setelah petugas melakukan pengangkutan dan kebersihan lingkungan dapat lebih terjaga. “Jika regulasi itu ditegakkan, tentunya akan lebih tertata, kita tidak akan melihat sampah yang menumpuk di TPS,” pungkas Muhammad Andriansyah. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
