KUKAR – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menggelar reses tahap III masa sidang I Tahun 2026 di daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, dan Samboja, pada 7–11 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Yani menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari persoalan infrastruktur, pertanahan, hingga alokasi anggaran untuk pemerintah desa. Kegiatan ini turut melibatkan pemerintah kecamatan, seluruh kepala desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ahmad Yani mengatakan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur. Khususnya perbaikan jalan di sejumlah wilayah. Termasuk kawasan Jonggon. Selain itu, persoalan pertanahan juga menjadi perhatian. Karena berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya, pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU), aktivitas pertambangan, pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen, dan persoalan lahan yang berkaitan dengan program Kalpataru.
“Yang tidak kalah penting adalah penyelesaian persoalan Jembatan Sungai Payang. Kami sebelumnya juga pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut. Hingga saat ini, persoalan itu masih menjadi aspirasi masyarakat dan harus mendapat perhatian untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya, Senin (9/11/2026).
Selain jembatan, kata dia, akses jalan Margasari menuju Sungai Payang juga menjadi sorotan. Kondisi jalan tersebut membutuhkan penanganan. Karena menjadi akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Persoalan lain yang disampaikan para kepala desa adalah belum optimalnya penyaluran sejumlah anggaran yang menjadi hak pemerintah desa. Padahal, saat ini sudah memasuki November dan sebentar lagi memasuki Desember. Beberapa di antaranya menyangkut bantuan keuangan khusus desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes).
Ahmad Yani juga menerima keluhan soal pelaksanaan program RT-Ku Terbaik yang belum berjalan sesuai harapan di sejumlah wilayah. Untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, DPRD Kukar akan mendorong pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Persoalan ini perlu dijelaskan secara tuntas. Mulai dari progres pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga alasan anggaran belum sampai ke desa. Karena secara teknis, OPD terkait yang dapat memberikan penjelasan secara terperinci,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil reses juga akan menjadi bahan mengakomodasi program pembangunan yang belum tertampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada 2027 hingga 2028.
Menurutnya, seluruh aspirasi masyarakat tidak mungkin direalisasikan sekaligus. Karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas. Karena itu, usulan yang diterima akan dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan dan waktu pelaksanaannya.
“Kami berupaya agar aspirasi yang menjadi prioritas bisa diperjuangkan pada 2027. Sementara usulan lainnya dapat dipersiapkan untuk 2028. Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang belum terakomodasi melalui Musrenbang,” ujarnya.
Terkait program pembangunan yang telah masuk dalam APBD 2026 melalui aspirasi masyarakat, Ahmad Yani berharap seluruh kegiatan dapat segera direalisasikan. Program yang telah mendapatkan alokasi anggaran harus dituntaskan sesuai ketentuan, meskipun terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, Ahmad Yani turut menyoroti implementasi sejumlah program daerah yang masih membutuhkan aturan teknis. Salah satunya, program yang berkaitan dengan kesejahteraan guru ngaji. Payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) telah tersedia, tetapi masih memerlukan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman pelaksanaan.
“Programnya sudah bagus dan payung hukumnya sudah ada melalui perda. Namun, pelaksanaan teknisnya masih menunggu perbup, termasuk mekanisme pelaksanaan dan kebutuhan anggarannya. Kami berharap aturan tersebut segera diselesaikan agar program dapat direalisasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap seluruh anggota DPRD Kukar dapat memaksimalkan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. “Sehingga, kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam perencanaan pembangunan pemerintah dapat diperjuangkan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD,” katanya. (adv/ar/dprd kukar)
Editor : Abdul Rahman
