SAMARINDA – Penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda dalam upaya mencegah persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang semakin menjamur. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pendidikan moral, penguatan nilai agama, serta peran negara dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang generasi muda.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengatakan persoalan LGBT tidak semestinya disikapi secara sembarangan. Diperlukan pendekatan serius, bijaksana, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.
“Indonesia merupakan bangsa menjunjung tinggi nilai agama, Pancasila, dan ketahanan keluarga. Karena itu, persoalan ini perlu disikapi dengan serius dan bertanggung jawab, bukan hanya menjadi perdebatan di tengah masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (9/11/2026).
Arif berpandangan, keluarga memiliki peran mendasar membentuk karakter dan memberikan pendampingan kepada anak. Pendidikan moral dan agama sejak dini menjadi bagian penting untuk membangun lingkungan keluarga yang mampu memberikan pemahaman serta perlindungan kepada generasi muda.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Negara juga memiliki peran melalui kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. “Negara harus hadir menjaga institusi keluarga, memperkuat pendidikan moral dan agama, serta melindungi anak-anak dan generasi muda dari eksploitasi seksual maupun pengaruh negatif lingkungan,” tegasnya.
Ia menilai, perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama karena berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks. Selain lingkungan pergaulan, perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi proses tumbuh kembang anak.
Arif Kurniawan mengatakan, perlindungan anak sejatinya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Aturan itu sudah memuat larangan kekerasan terhadap anak, pemaksaan persetubuhan, serta perbuatan cabul terhadap anak melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, maupun bujukan,” paparnya.
Ia menilai penguatan perlindungan anak perlu berjalan beriringan dengan pembinaan keluarga. Pendidikan di rumah, pengawasan orang tua, dan lingkungan sosial yang sehat menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman moral serta mampu menjaga diri.
“Perlu ada perhatian terhadap keluarga dan generasi muda, dengan dorongan PKS di tingkat pusat untuk memperjuangkan regulasi nasional mengenai pencegahan dan penanggulangan LGBT. Jika regulasi tersebut terbentuk, Fraksi PKS Samarinda membuka peluang mendorong aturan lanjutan di tingkat daerah,” tandasnya.
Menurut dia, pembahasan soal perlindungan generasi muda tidak boleh berhenti pada wacana pembentukan peraturan. Upaya tersebut perlu diikuti penguatan peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan secara nyata. “Kami tengah menunggu regulasi itu terbentuk, Fraksi PKS Samarinda siap mendorong aturan lanjutan di tingkat daerah jika aturan itu sudah resmi ada,” tutup Arif Kurniawan. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
