SAMARINDA – Upaya penanganan stunting di Kota Samarinda menghadapi tantangan setelah dukungan anggaran bagi kader di tingkat kelurahan ikut terdampak efisiensi. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi aktivitas kader yang selama ini membantu pendataan dan pendampingan keluarga.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, menilai dukungan operasional bagi kader tetap dibutuhkan karena tugas mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.“Kalau anggarannya tidak ada, ya susah. Orang mau jalan saja butuh bensin,” kata Riska, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, kader tidak hanya berperan dalam kegiatan Posyandu, tetapi juga membantu pemerintah menjangkau keluarga, mengumpulkan data, serta melakukan pendampingan di lingkungan masyarakat.
“Kondisi ini menjadi persoalan ketika dukungan operasional tidak lagi tersedia seperti sebelumnya. Kader yang harus bergerak dari satu keluarga ke keluarga lain tetap membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas di lapangan,” ungkap dia.
Riska menyebut kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya kini berada dalam satu kelompok, sementara dukungan honor yang sebelumnya diterima sudah tidak tersedia. “Sekarang kader Posyandu, kader stunting, dan kader lainnya menjadi satu, tetapi honornya sudah tidak ada lagi. Padahal mereka mengurus banyak data,” ujarnya.
Riska menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan kerja yang berkelanjutan hingga tingkat keluarga. Karena itu, keterbatasan dukungan bagi kader dikhawatirkan membuat pekerjaan pendataan dan pendampingan menjadi semakin berat.
“Kader merupakan salah satu ujung tombak karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Informasi mengenai kondisi keluarga di lapangan juga banyak diperoleh melalui kerja kader,” jelas dia.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak seharusnya membuat tenaga yang bekerja langsung di masyarakat kehilangan dukungan untuk menjalankan tugasnya. “Dukungan operasional kader tetap harus menjadi perhatian dalam kebijakan penanganan stunting,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
