SAMARINDA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur mulai mengejar proses keabsahan atlet yang akan tampil pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Verifikasi data dari 10 kabupaten/kota dilakukan secara digital selama tujuh hari, mulai 2 hingga 8 Oktober 2026.
Proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum atlet dinyatakan sah mengikuti pertandingan. Kini, Tim Keabsahan KONI Kaltim mengandalkan sistem berbasis server yang disiapkan khusus untuk menghimpun sekaligus memeriksa data atlet dari seluruh kontingen.
Anggota Tim Keabsahan KONI Kaltim, Musahibin Arief, mengatakan proses input data dilakukan setiap hari dan dipantau langsung oleh tim. Menurutnya, pekerjaan tidak hanya mengejar kelengkapan jumlah atlet, tetapi juga memastikan data masuk sesuai kebutuhan pertandingan.
“Prioritasnya cabor yang akan dipertandingkan sebelum pembukaan tanggal 14 November. Jadi cabor yang lebih dulu bertanding itu yang kita dahulukan input datanya,” kata Musahibin di Kantor Bidang Organisasi KONI Kaltim, Jumat (2/10/2026).
Sejumlah cabang olahraga memang dijadwalkan memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan Porprov. Cabang dayung dan layar, misalnya, dijadwalkan turun lebih awal pada 5 November. Karena itu, data atlet dari cabang tersebut menjadi bagian yang perlu segera diselesaikan proses keabsahannya.
Musahibin menjelaskan penggunaan sistem digital merupakan perubahan dibanding penyelenggaraan Porprov sebelumnya. Pada pelaksanaan terdahulu, proses pengumpulan dan pemeriksaan data masih banyak dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
“Dulu kalau penginputan data menggunakan data-data manual. Saya ingat Porprov Kutim sama Berau. Kita bekerja sekitar tiga bulanan untuk input datanya,” ujarnya.
Kali ini, pekerjaan yang sebelumnya dapat berlangsung hingga berbulan-bulan dipadatkan menjadi tujuh hari. Data dari masing-masing daerah langsung dimasukkan melalui sistem yang telah disiapkan sehingga tim dapat memantau perkembangan input secara lebih terpusat.
Perubahan mekanisme tersebut juga diarahkan untuk memudahkan pemeriksaan identitas atlet. Data yang masuk nantinya disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya untuk memastikan identitas kependudukan serta riwayat KTP atlet. “Dukcapil itu intinya untuk memverifikasi data atlet, KTP-nya ini sudah berapa tahun,” jelas Musahibin.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan status atlet sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk bagi atlet yang berasal dari luar daerah maupun atlet yang mengalami perpindahan domisili. Ketentuan terkait mutasi atlet juga menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam proses keabsahan.
Volume data yang harus ditangani pun cukup besar. Sejumlah kontingen diperkirakan mengirim lebih dari seribu atlet. Samarinda, misalnya, disebut berada di kisaran 1.300 atlet, sehingga proses penginputan dan pemeriksaan membutuhkan pemantauan secara intensif dari tim keabsahan.
Selama tahapan berlangsung, tim tidak hanya bekerja pada jam input yang ditetapkan. Musahibin menyebut pemantauan dapat dilakukan hingga malam hari untuk memastikan seluruh data dari 10 kabupaten/kota dapat masuk sesuai tenggat.
Setelah data seluruh kontingen terkumpul, Tim Keabsahan akan melakukan pemeriksaan akhir sebelum menetapkan data atlet yang dinyatakan sah. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen keabsahan yang akan ditandatangani pimpinan tim keabsahan bersama Ketua KONI.
“Targetnya semua KONI kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota sudah masuk datanya dan tidak ada masalah lagi. Setelah itu kita keluarkan data keabsahan atlet yang akan ditandatangani ketua tim keabsahan bersama Ketua KONI,” katanya.
Dokumen keabsahan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PB Porprov sebagai bagian dari persiapan pertandingan. Namun, tugas Tim Keabsahan belum sepenuhnya berakhir setelah penetapan administrasi atlet.
Selama pertandingan berlangsung di Paser, tim tetap melakukan pemantauan terhadap atlet dan cabang olahraga yang bertanding. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti apabila kemudian muncul persoalan terkait status keabsahan seorang atlet.
Musahibin mengakui tahapan kali ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Penggunaan sistem digital menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk mengejar target penyelesaian sekaligus mengurangi beban pekerjaan administratif. “Ini kita kejar tayang. Last minute sebetulnya,” katanya.
Ia berharap penerapan sistem digital pada Porprov Kaltim 2026 dapat berjalan sesuai target dan menjadi pengalaman untuk memperbaiki mekanisme verifikasi pada penyelenggaraan olahraga tingkat provinsi berikutnya. “Mudah-mudahan sukseslah ini perdana. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk ke depan seperti apa,” pungkasnya. (nul)
