SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai arah pembangunan ekonomi di Kota Samarinda perlu lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena, Samarinda memiliki potensi ekonomi besar, namun belum mampu mengoptimalkan sektor usaha masyarakat sebagai penggerak utama pertumbuhan daerah.
Anhar mengatakan, jika melihat sejumlah indikator ekonomi, Samarinda memiliki modal yang tidak jauh berbeda dengan beberapa kota yang sukses membangun ekonomi berbasis UMKM, salah satunya Kota Bandung. Karena itu, pola pengembangan ekonomi di Samarinda belum mampu menghasilkan capaian serupa patut dipertanyakan.
“Kenapa Samarinda tidak bisa seperti Bandung? Padahal kalau kita lihat, PDRB kurang lebih sama. Pendapatan per kapitanya juga tidak jauh berbeda,” ujar Anhar, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya alam maupun investasi skala besar. Banyak daerah justru mampu tumbuh karena menjadikan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, ketika sektor usaha kecil berkembang, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Anhar mencontohkan Bandung yang selama ini dikenal berhasil mengembangkan ekonomi kreatif dengan dukungan kuat terhadap UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah di sana memandang pelaku usaha kecil sebagai aset yang layak didorong untuk berkembang. “Di sana UMKM dipandang sebagai investasi. Ada nilai ekonomi yang dibangun dari situ,” katanya.
Sebaliknya, ia menilai pendekatan terhadap UMKM di Samarinda masih belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan usaha masyarakat. Pelaku UMKM disebut kerap dihadapkan pada berbagai kewajiban administrasi dan pungutan sebelum usaha mereka benar-benar berkembang. “Kalau di sini UMKM hanya jadi objek pajak,” tegasnya.
Anhar berpandangan pemerintah perlu mengubah paradigma dalam membina UMKM, yakni dari yang berorientasi pada penerimaan daerah menjadi kebijakan yang fokus memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan pasar agar mampu bertahan dan berkembang. “Mau bikin usaha saja kadang sudah berhadapan dengan banyak hal. Pernah enggak benar-benar dipedulikan dan dibesarkan oleh pemerintah?” ujarnya.
Dia menambahkan, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk. Yang terpenting, kata Anhar, adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan tersebut melalui usaha yang mereka jalankan sendiri.
“Harapannya kebijakan ekonomi ke depan lebih memprioritaskan penguatan UMKM sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
