BERAU – Persoalan BBM di Kabupaten Berau tidak hanya soal panjangnya antrean. Hasil pemantauan Pemerintah Daerah bersama Pertamina menemukan sejumlah dugaan pelanggaran distribusi dan pengisian BBM di lapangan. Temuan tersebut kemudian mendorong Pemkab Berau memperketat pengawasan bersama Pertamina, TNI, Polri, DPRD dan Kejaksaan Negeri Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan salah satu langkah yang disepakati yakni membatasi pengisian BBM kendaraan roda empat maksimal 25 liter per transaksi. “Teman-teman OPD terkait dan pihak Pertamina saat mengunjungi SPBU mendapatkan temuan-temuan adanya pelanggaran. Makanya muncul ketetapan tersebut,” kata Gamalis saat wawancara beberapa waktu lalu.
Pengawasan akan diarahkan untuk mencegah pengetapan, penimbunan dan pengisian BBM secara tidak wajar. Sistem MyPertamina dan barcode juga akan diperkuat agar transaksi dapat dikaitkan dengan identitas kendaraan. Dengan sistem tersebut, pengisian berulang yang dianggap tidak wajar diharapkan dapat segera terdeteksi.
“Seluruh SPBU dan Pertashop di Berau juga diwajibkan memasang spanduk larangan pengetapan, penimbunan dan penyalahgunaan BBM beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, setiap SPBU diminta menyediakan hotline pengaduan bagi masyarakat. Aparat TNI dan Polri dapat dilibatkan apabila ditemukan pelanggaran,” jelas dia.
Gamalis menegaskan, penertiban dilakukan untuk memastikan BBM, khususnya yang bersubsidi, tidak disalahgunakan dan tetap diterima masyarakat yang berhak. “Yang 25 liter itu kemarin kita sarankan agar supaya mengurai antrean. Kalau 40 liter agak panjang, dengan 25 liter kan lebih cepat,” ucapnya.
Menurutnya, pembatasan volume hanyalah salah satu langkah. “Pengawasan distribusi dan penindakan penyalahgunaan BBM tetap menjadi kunci agar persoalan antrean dan kelangkaan tidak terus berulang,” tandas Gamalis. (ar/gs/adv)
