SAMARINDA – Canangan pembangunan pintu air di kawasan Sungai Karang Mumus (SKM) terus di dorong oleh DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, pintu air ini dipandang sebagai salah satu solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir di Kota Tepian. Proyek yang diproyeksikan menjadi bagian dari konsep Integrated City Planning (ICP) itu diharapkan dapat direalisasikan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh. Yusrul Hana, mengatakan komisi III terus mendorong wacana tersebut, terbaru pihaknya telah menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mengetahui perkembangan rencana pembangunan pintu air yang telah dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“Pemerintah kota menyampaikan ada yang namanya Integrated City Planning atau ICP. Di antaranya adalah rencana pembangunan pintu air di Jembatan 1. Desain besarnya sudah ada dan telah disepakati antara pemerintah kota dengan Kementerian PU,” ujar Yusrul, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan pintu air tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat salah satu penyebab banjir di Samarinda bukan hanya tingginya debit air dari hulu, tetapi juga akibat pasangnya Sungai Mahakam yang menghambat aliran Sungai Karang Mumus menuju hilir.
Menurut Yusrul, saat Sungai Mahakam mengalami pasang, air dari Sungai Karang Mumus tidak dapat mengalir keluar sehingga justru berbalik dan memperparah genangan di sejumlah kawasan kota. Kehadiran pintu air nantinya diharapkan mampu mengatur sirkulasi air melalui rekayasa teknis sehingga aliran tetap berjalan meski Mahakam sedang pasang.
“Ketika Sungai Mahakam pasang, air dari Karang Mumus tidak bisa keluar. Dengan adanya pintu air nanti akan ada rekayasa engineering, sehingga walaupun Mahakam pasang, air dari Karang Mumus tetap bisa mengalir keluar. Itu fungsi utama pintu air,” jelasnya.
Ia mengakui proyek tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Karena itu, Komisi III menilai pembiayaan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan APBD Kota Samarinda yang saat ini masih terbatas.
“Harapan kami, karena desain besarnya juga sudah disepakati bersama Kementerian PU, maka APBN bisa berperan besar dalam pembiayaannya. Nilai proyek ini sangat besar sehingga tidak mungkin seluruhnya dibebankan kepada APBD kota,” tegas Yusrul.
Yusrul menambahkan, saat ini perencanaan masih berada pada tahap konsep besar, sementara penyusunan Detail Engineering Design (DED) masih menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya berharap proyek tersebut tidak berhenti sebatas perencanaan.
“Kami berharap program ini tidak hanya berhenti di konsep. Yang kami inginkan adalah benar-benar direalisasikan karena manfaatnya sangat besar bagi pengendalian banjir di Kota Samarinda,” pungkasnya. (ah/gs/ADV)
Penulis: Annisa Hidayah
