SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di Kota Tepian. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan persoalan fasilitas umum (fasum), prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hingga dampaknya terhadap penanganan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan fasum dan PSU masih menjadi catatan yang disampaikan pihaknya dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Karena itu, pengawasan sejak awal harus diperkuat.
“Nah, kemarin kita juga sampaikan catatan-catatan di RDP itu tadi kaitan dengan optimalisasi pengawasan terhadap perkembangan perumahan yang itu banyak masalah kaitan fasum dan PSU-nya,” kata Deni, Jumat (24/7/2026)
Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat memunculkan berbagai persoalan di kemudian hari, mulai dari belum optimalnya penyerahan fasum dan PSU hingga terganggunya sistem drainase di kawasan permukiman.
Ia menilai keberadaan fasum dan PSU yang sesuai ketentuan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan permukiman sekaligus membantu pengendalian banjir di Kota Samarinda.
“Dinas Perkim tidak boleh hanya fokus pada pembangunan kawasan perumahan, tetapi juga memastikan seluruh kewajiban pengembang dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” sambungnya.
Komisi III, lanjut Deni, akan terus mengawal pelaksanaan pengawasan tersebut agar berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diminimalkan.
“Nah, ini nanti kita minta dari Dinas Perkim untuk mengoptimalkan pengawasannya. Itu yang paling penting supaya kaitan dengan penanganan banjir Kota Samarinda juga bisa berjalan lebih baik,” pungkas Deni. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
