SAMARINDA – Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan turut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap warga Samarinda yang bekerja di perusahaan tambang di Kutai Timur, Kutai Kartanegara maupun daerah lainnya.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan lesunya industri batu bara akibat penurunan harga komoditas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di sektor tersebut.
Meski memahami tantangan yang dihadapi perusahaan, Helmi menegaskan bahwa setiap proses PHK harus tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak dilakukan secara sepihak.
“Kalau memang terjadi PHK, harus sesuai dengan aturan dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi jangan memutuskan hubungan kerja secara sepihak,” tegas Helmi, Rabu (3/6/2026)
Menurutnya, perusahaan dan pekerja sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Ia juga mengingatkan para pekerja untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan di tengah kondisi industri yang belum stabil. Salah satunya dengan meningkatkan keterampilan maupun mencari peluang usaha alternatif.
“Bagi yang ada rencana PHK atau terdampak, saya kira harus mempersiapkan diri untuk mencari peluang kerja lain. Kalau punya keahlian, bisa juga mencoba usaha mandiri,” ujarnya.
Helmi mengungkapkan hingga saat ini DPRD Kota Samarinda belum menerima laporan resmi terkait kasus PHK yang memerlukan tindak lanjut khusus. Namun, pihaknya siap melakukan koordinasi apabila terdapat aduan dari masyarakat.
“Kalau sampai hari ini belum ada laporan ke kita. Tapi kalau memang ada nanti tentu akan kita tindak lanjuti,” katanya.
Ia berharap kondisi industri pertambangan dapat kembali membaik sehingga tidak terjadi gelombang PHK yang lebih besar. Menurutnya, stabilitas sektor usaha sangat penting untuk menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja dan kestabilan ekonomi masyarakat di Kota Samarinda.
“Semoga sektor yang memang menjadi salah satu tulang punggung untuk penyerapan tenaga kerja ini lekas membaik, agar tidak semakin banyak Masyarakat yang kehilangan pakerjaannya,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
