SAMARINDA — Sistem kepegawaian di lingkungan pemerintahan dinilai perlu direformasi agar lebih terbuka terhadap regenerasi dan kompetensi generasi muda. DPRD Kota Samarinda menilai pola birokrasi yang terlalu kaku justru membuat banyak lulusan muda kesulitan memperoleh ruang kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan persoalan pengangguran saat ini tidak hanya disebabkan minimnya lapangan kerja, tetapi juga karena sistem birokrasi yang dinilai belum memberi ruang cukup bagi regenerasi.
“Sekarang banyak anak-anak muda yang pintar, tetapi kesempatan masuk itu tertutup karena posisi-posisi di birokrasi terlalu lama diisi orang yang sama,” ujar Anhar, Jumat (22/5/2026)
Ia menilai pola kepegawaian yang memungkinkan aparatur bertahan hingga usia pensiun tanpa evaluasi kompetensi berkala perlu ditinjau kembali. Menurutnya, sistem tersebut membuat regenerasi berjalan lambat dan menghambat masuknya sumber daya manusia baru yang lebih kompetitif.
“Mau pintar atau tidak, kalau sudah ada SK ya tetap di situ sampai pensiun. Ini yang menurut saya perlu direformasi,” katanya.
Anhar mencontohkan, dalam banyak kasus terdapat lulusan-lulusan muda yang memiliki kemampuan dan kompetensi lebih baik, namun tidak mendapatkan kesempatan karena struktur birokrasi sudah tertutup oleh pegawai lama.
“Sementara lulusan-lulusan terbaik kita jadi pengangguran karena ruang itu sudah tertutup. Mereka menunggu terlalu lama untuk bisa masuk,” ungkapnya.
Menurut dia, sistem evaluasi berkala perlu diterapkan di lingkungan birokrasi agar posisi jabatan benar-benar diisi berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan semata-mata masa kerja atau kepangkatan administratif.
Anhar turut menyoroti pentingnya percepatan regenerasi di sektor pemerintahan. Ia bahkan menilai usia pensiun aparatur bisa dievaluasi kembali agar membuka peluang lebih besar bagi generasi muda masuk ke dunia kerja.
“Mungkin memang harus ada percepatan regenerasi. Jangan semua menunggu sampai usia pensiun terlalu lama, sementara anak-anak muda kita kesulitan mencari kerja,” ucapnya.
Selain birokrasi, Anhar turut menyinggung pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan arah kerja bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu fokus pada proses pendidikan, namun kurang memperhatikan nasib lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Yang menjadi pertanyaan itu setelah mereka lulus mau ke mana. Pemerintah harus hadir di situ, jangan dilepas cari kerja sendiri-sendiri,” katanya.
Ia menilai daerah seharusnya memiliki pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor-sektor potensial di masing-masing wilayah. Dengan demikian, pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja bisa berjalan searah.
“Daerah harus punya data kebutuhan tenaga kerja. Berapa kebutuhan di perbankan, konstruksi, pendidikan, industri dan lain-lain. Jadi lulusan kita ini jelas arahnya,” jelasnya.
Anhar berharap reformasi birokrasi dan sistem kepegawaian tidak hanya berhenti pada perubahan administratif, tetapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih kompetitif, profesional, dan memberi ruang bagi generasi muda berkembang.
“Kalau ruang regenerasi tidak dibuka, sementara lulusan terus bertambah setiap tahun, pengangguran akan terus meningkat,” tutupnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
