SAMARINDA – Program keluarga berencana (KB) di Kota Samarinda terancam tidak berjalan optimal pada 2026 akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang menilai kebijakan penganggaran belum berpihak pada sektor pengendalian penduduk.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa keberhasilan program KB sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Tanpa itu, berbagai program di lapangan dipastikan sulit direalisasikan. “Program ini bisa jalan kalau ada anggarannya. Kalau anggarannya sangat minim, ya pasti tidak maksimal,” ujar Anhar, Selasa (28/4/2026)
Ia menjelaskan, sejumlah program penting seperti penyuluhan KB, pendataan keluarga, hingga pengembangan kampung KB membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Namun pada 2026, dinas terkait justru tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat tugas dan tanggung jawab dinas yang menangani KB sangat luas. Tidak hanya sebatas pengendalian kelahiran, tetapi juga menyangkut kualitas keluarga. “Untuk pembangunan dan pengembangan kampung KB itu butuh anggaran. Mereka sampai harus mengajukan proposal bantuan karena keterbatasan dana,” jelasnya.
Anhar juga menilai, DPRD siap memfasilitasi upaya penguatan anggaran apabila memang dibutuhkan untuk mencapai target program yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, tanpa dukungan fiskal yang memadai, target-target pembangunan di sektor kependudukan hanya akan menjadi rencana di atas kertas. “Kalau mau mencapai sasaran, ya harus dibarengi anggaran. Mustahil bisa jalan kalau tidak ada dukungan itu,” tegasnya.
Komisi IV pun mendorong agar pemerintah kota dapat meninjau ulang kebijakan anggaran, khususnya pada sektor yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
