SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyampaikan masih banyak permasalahan pendidikan di Samarinda. Diantaranya, bullying, kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, anak jalanan (anjal), anka putus sekolah dan lain sebagainya.
Selain itu, apabila berbicara masalah pendidikan mencakup tiga hal. Yakni, siswanya, infrastrukturnya dan sumber daya manusia (SDM) nya atau yang mengajar. “Sedangkan untuk tiga pilar pendidikan itu pemerintah, orang tua dan masyarakat. Nah sekarang kita tambah juga dengan dunia usaha dan media massa,” kata Puji, Jumat (20/10/2023).
Dia menjelaskan bahwa keseluruhannya memang harus berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Salah satunya infrastruktur sekolah di Samarinda yang memiliki 830 satuan pendidikan mulai PAUD sampai SMP yang ada. “Seperempatnya itu negeri, sebagian besarnya itu swasta, terutama PAUD ya, karena ini harus ada disetiap RT, walaupun ini baru 45 persen RT yang punya,” tegasnya.
Selain itu kesiapan sanitasinya, ketersediaan air, toilet, hingga drainase. Keseluran ini ternyata masih harus dipecahkan lagi agar semua bisa berjalan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Sama halnya dengan penetapan sekolah inklusi dari pemerintah. Di mana, Samarinda masih kekurangan SDM pengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
“Ini sudah kami rapatkan juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ini katanya akan ada pelatihan khusus,” terangnya.
Dia berharap tidak hanya melakukan pelatihan untuk guru inklusi. Sri meminta tenaga pendidik ini bisa menerima insentif lebih lantraan mengajar diluar bidangnya. Seluruh guru di sekolah inklusi diwajibkan bisa memberikan pelajaran yang sama untuk murid disabilitas dan non disabilitas. “Dengan banyaknya problem ini tentu bisa mempengaruhi penilaian sebagai Kota Layak Anak (KLA) pemkot harusnya bisa lebih serius lagi,” kata dia. (ADV)
