SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Sani Bin Husain mengkhawatirkan kerawanan terhadap penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT dan Bantuan Sosial (Bansos). Misal, bantuan itu salah sasaran atau rawan penyelewengan.
“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Kedua, bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” cetus dia beberapa wakti lalu.
Menurut dia, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyisakan persoalan sinkronisiasi data penerima di derah dan di pusat. Selain itu, masih belum ada kejelasan mekanisme untuk mengatur warga yang berhak menerima, tetapi masih belum masik ke dalam data penerima.
“Keberpihakan pemerintah pusat diuji. Kita lihat dalam 1 minggu ke depan. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk mestabilkan APBN,” tandas Sani Bin Husain. (ADV)
