SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Sani Bin Husain keberatan dengan alasan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal seluruh Rakyat Indonesia. Semestinya anggaran itu tidak ditahan, karena hanya akan menambah beban rakyat.
“Kalau alasan kenaikannya membebani APBN, saya kurang setuju. APBN itu seluruhnya untuk rakyat. Ya, sudah semestinya negara hadir, khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Bukan malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” tandas Sani Bin Husain.
Menurut dia, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyisakan persoalan sinkronisiasi data penerima di derah dan di pusat. Selain itu, masih belum ada kejelasan mekanisme untuk mengatur warga yang berhak menerima, tetapi masih belum masik ke dalam data penerima.
“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Kedua, bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” cetus dia. (ADV)
