SAMARINDA – Program pemberdayaan masyarakat yang disusun pemerintah Kota dinilai harus benar-benar berangkat dari kebutuhan warga di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat itu sendiri.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi menyebut masih terdapat kecenderungan sejumlah program disusun berdasarkan perencanaan internal tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan yang paling mendesak di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berisiko membuat program berjalan tanpa memberikan dampak yang signifikan.
“Tolong ke depan jangan membuat kegiatan yang hanya mengatasnamakan rakyat, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat itu sendiri,” ujar Iswandi, Kamis (25/6/2026).
Iswandi mengatakan, anggaran pemerintah seharusnya digunakan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, koperasi, maupun kelompok ekonomi produktif lainnya. Karena itu, proses perencanaan harus diawali dengan mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia menilai pendekatan berbasis kebutuhan akan membuat program lebih tepat sasaran dibandingkan kegiatan yang hanya berorientasi pada pelaksanaan agenda rutin tahunan. Selain meningkatkan efektivitas anggaran, cara tersebut juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kalau masyarakat membutuhkan pelatihan, berikan pelatihan. Kalau mereka membutuhkan pendampingan usaha, berikan pendampingan. Jangan sampai program yang dibuat justru tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Iswandi.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang lebih membutuhkan dukungan berupa peningkatan kapasitas, akses pemasaran, hingga pendampingan pengembangan usaha dibandingkan kegiatan yang sifatnya seremonial. Oleh sebab itu, perangkat daerah perlu lebih aktif menggali kebutuhan masyarakat sebelum menyusun program kerja.
Iswandi menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat dan perubahan positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
Ia juga mengingatkan agar setiap program yang menggunakan anggaran publik memiliki tujuan yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
“Kalau program itu memang yang diinginkan masyarakat, biasanya tidak akan ada masalah. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat tanpa mengetahui kebutuhan mereka, ujung-ujungnya pasti muncul persoalan,” tutup Iswandi. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
