KUKAR – Konektivitas jalan antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu perhatian kedua pemerintah daerah. Pembangunan akses di kawasan perbatasan, khususnya segmen Desa Senambah, didorong agar segera ditindaklanjuti. Sehingga jalur penghubung antarkabupaten dapat tersambung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berharap upaya membuka akses jalan yang selama ini dilakukan dari wilayahnya dapat dilanjutkan Pemkab Kutim. Sehingga, pembangunan infrastruktur tidak terhenti di satu wilayah. Tetapi, bisa terhubung hingga ke daerah tujuan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan peluang percepatan pembangunan jalan pendekat menghubungkan wilayah Kukar dan Kutim melalui Desa Senambah.
“Kukar sejauh ini telah berupaya membuka akses jalan sepanjang kurang lebih 129 kilometer. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap. Mulai pembukaan badan jalan hingga peningkatan kualitas sejumlah ruas,” Sunggono pada gosamarinda.com, di Taman Makam Pahlawan (TMP), Selasa (10/11/2026).
Dari total panjang tersebut, sekitar 50 kilometer telah mendapatkan peningkatan mutu jalan. Sedangkan ruas lainnya sudah memiliki akses, tetapi masih membutuhkan perbaikan agar kondisi jalannya lebih layak dilalui. “Yang meningkatkan mutu jalan itu kurang lebih antara, kurang lebih 50-an kilometer. Selebihnya itu sudah ada aksesnya, tinggal ditingkatkan mutu jalannya saja,” katanya.
Ia menilai, keberlanjutan pembangunan dari sisi Kutim sangat menentukan manfaat dari akses yang telah dibuka Kukar. Sebab, apabila kondisi jalan di wilayah perbatasan tidak ikut ditingkatkan, konektivitas yang diharapkan belum dapat terwujud secara optimal. “Kami mengapresiasi respons Wakil Bupati Kutim yang langsung meminta OPD terkait menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut,” ucapnya.
Ia menyampaikan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyiapkan dokumen perencanaan berupa Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS). Keduanya menjadi dasar mengkaji kelayakan, sekaligus kebutuhan teknis pembangunan jalan pada segmen yang direncanakan. “Wabup Kutim langsung memerintahkan OPD terkait untuk segera merencanakan, membuat DED dan FS-nya untuk rencana pembangunan segmen jalan dimaksud di tahun depan,” jelasnya.
Sunggono menerangkan, pembangunan jalan dari wilayah Kukar memiliki pola pembiayaan tersendiri. “Pemkab Kukar tidak mengalokasikan anggaran APBD untuk pengerjaan fisik. Tetapi, mengambil peran dalam penyusunan konsep dan perencanaan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU),” katanya.
Ia menyampaikan, pekerjaan konstruksi melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut. Setidaknya terdapat lima perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan akses jalan. “Meski demikian, keterlibatan perusahaan tetap berada dalam koordinasi pemerintah daerah. Dinas PU turut melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,” terangnya.
Selain itu, kata dia, koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas kawasan juga dilakukan. Terutama, apabila pembangunan bersinggungan dengan wilayah hutan. Diharapkan, langkah yang telah dibangun melalui kolaborasi tersebut dapat dilanjutkan dengan dukungan Pemkab Kutim. “Penyambungan akses jalan kedua daerah akan menjadi investasi penting bagi keterbukaan wilayah. Sekaligus memberikan kemudahan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan,” katanya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
