SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menilai melonjaknya harga elpiji subsidi 3 kg bukan disebabkan kelalaian Pemerintah Daerah. Tetapi, disebabkan kegagalan sistem tata niaga energi di bawah otoritas Pertamina.
“Lonjakan harga elpiji ini bukan kelalaian pemerintah. Sebab, pemerintah daerah tidak punya ruang gerak melakukan intervensi. Karena Pertamina mendominasi rantai distribusi energi, seperti elpiji,” ungkap dia.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa cukup memaksa atau mengintervensi Pertamina untuk melakukan pembenahan. Sebab, permasalahan tersebut selalu terjadi setiap tahun, tanpa ada solusi jangka panjang.
“Seharusnya, Pertamina menyadari mereka bukan hanya etititas bisnis, tetapi institusi yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
Dia mengatakan klaim ketersediaan kuota gas berbeda dengan fakta dilapangan. Karena, faktanya, terjadi kelangkaan dan lonjakan harga. “Beberapa pekan terakhir ini, harga gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer dilaporkan melonjak diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” ucap dia. (adv/gs)
