SAMARINDA – Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Samarinda belum dapat diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan masih adanya pekerjaan rumah pembahasan sejumlah Raperda menjadi pertimbangan penundaan regulasi tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan, setiap komisi sebenarnya diberi ruang mengusulkan minimal dua Raperda. Namun, kondisi anggaran terbatas akibat kebijakan efisiensi membuat jumlah usulan harus disesuaikan.
“Untuk 2027 ini, sebenarnya masing-masing komisi diberi minimal dua usulan. Tetapi kita melihat kemampuan fiskal juga terbatas, apalagi ada efisiensi. Jadi, kemungkinan kita hanya mengusulkan satu,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Sri Puji Astuti menyebut, selain persoalan anggaran, DPRD Samarinda juga masih memiliki tanggungan penyelesaian Raperda yang seharusnya dituntaskan pada tahun 2026. Sejumlah tahapan pembahasan regulasi tersebut bahkan belum berjalan. Termasuk pengujian publik dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Kementerian Hukum dan HAM.
Ia menjelaskan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebenarnya merupakan usulan dari mitra kerja Komisi IV, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda. Regulasi tersebut, dirancang untuk menghidupkan kembali program Kampung Keluarga Berkualitas yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Dari 59 kampung KB yang telah terbentuk, sebagian besar mengalami stagnasi sejak sebelum pandemi Covid-19 hingga sekarang.
“Selama ini kita punya 59 kampung KB. Tetapi sejak sebelum Covid sampai sekarang tidak berkembang. Bahkan bisa dikatakan mati suri. Dengan adanya usulan ini, sebenarnya kita ingin menghidupkan kembali kampung-kampung tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas bukan sekadar menjalankan program kependudukan dan keluarga berencana. Lebih dari itu, konsep tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani berbagai persoalan masyarakat dari tingkat paling dasar.
Sri Puji Astuti berujar, melalui konsep itu, seluruh fungsi keluarga diharapkan dapat diperkuat dengan melibatkan berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi. Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa hanya dibebankan kepada DP2KB. “Semua OPD bisa berkontribusi di situ, termasuk anggarannya. Jadi, bukan hanya tanggung jawab DP2KB, tetapi seluruh masyarakat Kota Samarinda juga ikut bertanggung jawab membentuk kampung berkualitas,” paparnya.
Sri Puji Astuti menilai, penanganan persoalan sosial harus dimulai dari akar permasalahannya. Sebab, berbagai persoalan seperti penyalahgunaan narkoba, perceraian, kekerasan hingga tindak kejahatan memiliki keterkaitan dengan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Ia mengungkap, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan serta kondisi ekonomi belum memadai menjadi sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi secara bersama-sama. “Ujung-ujungnya kita ingin menyelesaikan masalah dari hulunya. Semua masalah sosial, budaya dan sosial ekonomi itu ada di hulu. Ketika pendidikan rendah, kesehatan rendah, ekonomi juga tidak baik, akhirnya muncul berbagai persoalan di masyarakat,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
