TANJUNG REDEB – Kemunculan buaya yang semakin sering terlihat dekat pemukiman warga membuat Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengambil langkah serius. Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan rencana membangun lokasi penangkaran buaya sudah dibahas sejak lama.
Namun, kata dia, pelaksanaannya belum bisa dimulai karena izin pengelolaan satwa buaya berada di tangan pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Sudah direncanakan, tapi izinnya masih terkendala karena harus dari pusat, dari KKP,” jelasnya, beberapa waktu lalu..
Gamalis menyebut meningkatnya kemunculan buaya di wilayah warga bukan tanpa alasan. Habitat alami buaya di pesisir dan sungai mulai terganggu oleh aktivitas manusia, sehingga satwa ini bergerak mendekati daerah pemukiman. “Habitatnya terganggu, jadi wajar kalau mereka mendekati pemukiman. Sudah beberapa kali ditemukan di sekitar warga,” katanya.
Melalui rencana penangkaran, dia berharap ada sistem pengelolaan satwa lebih terencana. Dengan begitu, konflik manusia dan buaya bisa ditekan, warga merasa aman, dan buayanya tetap hidup di lingkungan yang sesuai. “Kita ingin penanganannya tidak hanya sesekali, tapi lebih terstruktur. Ini soal keselamatan warga juga,” ucap Gamalis.
Walau izin dari pusat belum keluar, menurut dia, Pemerintah Daerah tetap mulai melakukan persiapan awal, termasuk meninjau beberapa lokasi yang berpotensi dijadikan penangkaran. “Lokasinya belum ditentukan, tapi sembari menunggu izin, kita akan survei lahan dulu. Pemkab berharap proses perizinan dapat segera selesai, sehingga rencana penangkaran bisa berjalan dan menjadi solusi permanen dalam mengatasi kemunculan buaya di dekat permukiman,” ungkap dia. (ar/gs/adv)
