KUKAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menekankan pentingnya memastikan arah kebijakan anggaran tahun 2027, agar benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kukar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kukar, Fadlon Nisa, dalam penyampaian pandangan Banggar terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kukar, Rabu (23/9/2026).
Fadlon mengatakan, tema pembangunan 2027 mengusung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan. Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah, yakni pengembangan ekonomi kewilayahan, pariwisata dan agrowisata, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, peningkatan kompetensi aparatur, pelayanan dasar dan kebudayaan, serta ketahanan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, Banggar DPRD Kukar memandang tema dan prioritas tersebut harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam kebijakan anggaran. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
“Banggar memandang tema dan prioritas tersebut harus benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran yang memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Fadlon.
Dari sisi kerangka ekonomi makro, Banggar mencermati struktur ekonomi Kukar yang masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor tersebut tercatat sebesar 64,06 persen pada 2021 dan menurun menjadi 53,10 persen pada 2025.
“Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan peningkatan kontribusi, dari 13,49 persen menjadi 16,57 persen. Sementara sektor konstruksi meningkat dari 7,44 persen menjadi 10,12 persen,” kata dia.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,93 hingga 5,53 persen. PDRB per kapita ditargetkan berada pada kisaran Rp294,81 juta hingga Rp257,74 juta, sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 5,62 hingga 6,14 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 3,81 hingga 4,07 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 77,85. Sisi pendapatan, rancangan KUA-PPAS 2027 mencantumkan total pendapatan daerah sebesar Rp5,439 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp776,938 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp4,641 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp21 miliar.
Banggar memberikan perhatian terhadap struktur pendapatan tersebut karena sekitar 85,33 persen masih bersumber dari pendapatan transfer. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan terus memperkuat PAD secara terukur melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber PAD lainnya. Upaya tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan iklim investasi di daerah.
Selain substansi kebijakan, Banggar juga menyoroti konsistensi angka dalam dokumen PPAS. Dalam narasi KUA-PPAS terdapat angka Rp317,195 miliar yang disebut sebagai PAD. Setelah ditelaah, angka tersebut merupakan pajak daerah, sedangkan total PAD tercatat sebesar Rp776,938 miliar. Banggar meminta kekeliruan redaksional tersebut diperbaiki sebelum dokumen menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Catatan serupa diberikan terhadap lampiran PPAS yang mencantumkan baris jumlah penerimaan daerah sebesar Rp0,00, sementara total pendapatan tercatat Rp5,439 triliun. Banggar menilai hal tersebut perlu dikoreksi agar tidak menimbulkan ketidakkonsistenan antara narasi, tabel, dan substansi anggaran.
Sementara dari sisi belanja, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,439 triliun. Komposisinya terdiri atas belanja operasi Rp4,554 triliun atau sekitar 83,73 persen, belanja modal Rp413,827 miliar atau sekitar 7,61 persen, belanja tidak terduga Rp10 miliar atau sekitar 0,18 persen, serta belanja transfer Rp461,294 miliar atau sekitar 8,48 persen. Banggar memberikan perhatian khusus terhadap struktur tersebut. Porsi belanja operasi yang mencapai sekitar 83,73 persen menunjukkan ruang fiskal untuk belanja pembangunan langsung relatif terbatas.
Banggar juga meminta pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi secara rinci terhadap basis perhitungan belanja pegawai dengan ketentuan pembatasan belanja pegawai yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar struktur APBD 2027 tidak hanya seimbang secara nominal, tetapi juga memenuhi ketentuan penganggaran yang berlaku serta tetap mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi penganggaran secara cermat. Pengawasan terhadap struktur pendapatan, belanja, konsistensi dokumen, hingga arah prioritas pembangunan menjadi bagian dari upaya memastikan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kukar. (adv/ar/dprd kukar)
Editor : Abdul Rahman
