KUKAR – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong kepastian hukum terhadap status lahan di wilayah Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, sekaligus memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh aktivitas yang tidak lagi memiliki dasar perizinan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan pencabutan izin harus diikuti dengan penghentian seluruh aktivitas yang sebelumnya melekat pada izin tersebut. Tidak boleh ada pihak yang kembali mengklaim maupun menjalankan aktivitas perkebunan dengan mengatasnamakan perusahaan setelah izin dicabut.
“Ketika izin ini dicabut, mestinya harus mengikuti aturan. Sehingga tidak boleh ada lagi yang mengaku-ngaku di sana, apakah kurator atau pihak lainnya. Kalau izinnya sudah dicabut, dasar aktivitasnya juga sudah tidak ada,” tegas Ahmad Yani di Kantor DPRD Kukar, Rabu (23/9/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan aset, tanaman, maupun fasilitas yang sebelumnya berada di kawasan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bagi pihak tertentu untuk kembali menjalankan kegiatan perkebunan. Terlebih apabila aktivitas tersebut dilakukan atas nama perusahaan yang izinnya telah dicabut.
“Kalau masih atas nama perusahaan, tidak boleh ada aktivitas perkebunan. Pabrik yang ada juga harus dilihat status dan dasar hukumnya. Intinya, ketika izin sudah dicabut, tidak boleh ada lagi aktivitas atas nama perusahaan,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menyatakan DPRD Kukar akan berupaya memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh, termasuk mengenai dasar hukum dan keputusan pengadilan yang menjadi rujukan dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan tidak ada lagi aktivitas yang berjalan tanpa dasar hukum yang jelas. Kepastian tersebut penting agar persoalan lahan tidak terus menimbulkan ketidakjelasan di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan ketika izin itu sudah dicabut, tidak ada lagi aktivitas lain. Tinggal status HGU-nya yang harus kita pastikan. Intinya, tidak boleh ada lagi kuasa kepada siapa pun atas nama perusahaan untuk melakukan aktivitas perkebunan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Desa Beloro, Muhammad Muhtar, meminta DPRD Kukar turut mengawal kepentingan masyarakat desa dalam menghadapi persoalan tersebut. Diharapkan pihak kurator maupun instansi terkait dapat diundang untuk duduk bersama dan menjelaskan persoalan secara terbuka.
“Harapan kami, Pak Ketua DPRD, tolong tim kurator bisa diundang pada saat RDP. Karena persoalan ini sangat memberatkan masyarakat,” kata Muhtar.
Ia menegaskan masyarakat Desa Beloro siap mempertahankan hak-hak desa. Namun, perjuangan tersebut membutuhkan dukungan dan keseriusan bersama, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD.
“Kalau kami disuruh mempertahankan hak desa, kami siap sampai terakhir. Tetapi harus sama-sama serius. Jangan masyarakat atau desa saja yang diminta bertahan, sementara yang di atas tidak ikut memperjuangkan,” ujarnya.
Muhtar bahkan menyatakan masyarakat siap menempuh jalur bersama hingga pemerintah pusat apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian di daerah. “Kalau memang harus bersama-sama ke Jakarta, kami siap. Yang penting jangan desa sendiri yang menghadapi. Kami ingin persoalan ini diperjuangkan bersama-sama,” tegasnya. (adv/ar/dprd kukar)
Editor : Abdul Rahman
