SAMARINDA – Beberapa hari ini, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda. Salah satu penyebabnya, karena pengurangan jatah BBM beberapa SPBU di Samarinda.
Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Senin (13/2/2023).
Dalam RDP tersebut, Komisi III mengundang Polresta Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda, SPBU Reguler Bio Solar Samarinda, dan Pertamina.
“Kami terima informasi dari sejumlah masyarakat, antrean truk masih terjadi di beberapa lokasi SPBU. Padahal sudah ada kebijakan penggunaan fuel card saat pengisian BBM di SPBU. Namun ternyata, ada beberapa kendala penerapan fuel card di lapangan,” jelas Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, kemarin.
Bahkan saat RDP, kata dia, berdasarkan keterangan dari Hiswana Migas, ada sejumlah SPBU di Samarinda dikurangi kuota BBM-nya.
“Penggunaan fuel card bukan hanya di Samarinda. Tetapi beberapa daerah lain juga telah menggunakan fuel card. Namun, kuota pengisian BBM subsidi daerah lain lebih besar dibanding Kota Samarinda. Kalau di Samarinda kuotanya maksimal 120 liter, sedangkan daerah lain bisa mencapai 200 liter,” papar dia.
Karena itu, dia mendesak Pertamina untuk menambah kuota pengisian BBM subsidi menggunakan fuel card. “Saat rapat tadi, pihak Pertamina akan mempertimbangkan penambangan kouta BBM di Samarinda, agar tidak ada lagi antrean truk yang mengisi BBM menggunakan fuel card di SPBU,” jelas dia. (ADV)
