SAMARINDA – DPRD Samarinda menyoroti cara komunikasi rumah sakit memberikan informasi kapasitas ruang perawatan kepada pasien. Ketidakjelasan informasi kapasitas ruang perawatan membuat pasien yang akan berobat kebingungan. Pasien dan keluarga mesti menunggu tanpa mendapatkan kejelasan informasi kapasitas ruang perawatan.
“Kalau seluruh ruang perawatan sedang penuh, maka sejak awal, pihak rumah sakit mesti menyampaikannya secara terbuka kepada pasien. Dan, petugas rumah sakit diharapkan memberikan gambaran perkiraan waktu tunggunya,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, komunikasi yang baik bisa membantu pasien memahami situasi kapasitas ruang perawatan rumah sakit. Dan, dapat memberikan kesempatan keluarga pasien untuk menentukan keputusan.
“Kalau pasien tidak memperoleh penjelasan dalam waktu cukup lama, maka bisa berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Bahkan, pasien bisa menyampaikan masalah keluhannya ke media sosial,” jelas dia.
Seharusnya, kata dia, fasilitas kesehatan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Sehingga, masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keluhan. Dan keluhan itu dapat direspon pihak yang bertanggung jawab.
“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Itu akhirnya membuat orang bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat media sosial,,” ujarnya.
Novan mengatakan persoalan tata kelola pelayanan perlu menjadi perhatian seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Tidak hanya rumah sakit, tetapi puskesmas dan klinik. Fasilitas kesehatan perlu memastikan petugasnya memberikan informasi memadai kepada masyarakat.
“Kami berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh. Mulai kesiapan ruang perawatan hingga pola komunikasi petugas di lapangan. Dengan pelayanan yang informatif dan responsif, maka masyarakat tidak lagi kebingungan ketika menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan,” ucap dia. (Fachrur Sofian Hadi)
