Anggota Dewan Soroti Revisi Perwali IMTN

8 / 100

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Joni Sinatra Ginting menyoroti rencana revisi Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda Nomor 61 tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Karena revisi tersebut dinilai bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

“Sebelum merevisi Perwali, seharusnya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019. Karena ini berkaitan dengan kewenangan Dinas Pertanahan, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dimana, Dinas Pertanahan Samarinda telah dilebur dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas itu dilebur karena kebijakan perampingan. Nah, perampingan dinas itu lah yang menjadi alas an Pemkot merevisi Perwali Nomor 61 tersebut,” jelas dia, kemarin.

Dia menegaskan bahwa Perda merupakan produk hukum. Saat ini Dinas Pertanahan sudah dilebur ke PUPR, karena itu Perdanya dulu yang harus diubah, bukan Perwalinya.

“Potensi pidana bisa muncul jika revisi Perwali tersebut dilakukan tanpa menggugurkan Perdanya terlebih dahulu. Karena Perda itu sanksinya pidana, sedangkan Perwali larinya ke perdata,” ucap dia.

Dia memberikan opsi kepada Pemkot agar membiarkan masyarakat menunggu, sementara Perda tersebut direvisi atau dibatalkan.

“Kami tak ingin di kemudian hari banyak sanksi yang timbul. Ini memang kebutuhan masyarakat, banyak sekali yang meminta supaya itu cepat diselesaikan, tetapi kenyataannya kita harus merubah Perda dulu, atau perdanya dibatalkan,” jelas dia. (ADV)

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker