SAMARINDA – Kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di Kota Samarinda harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam pembahasan program pendidikan 2027, DPRD Samarinda menekankan pentingnya menentukan skala prioritas, agar penanganan sekolah dapat berjalan sesuai kapasitas anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan tidak seluruh kebutuhan rehabilitasi sekolah dapat ditangani sekaligus. Kondisi fiskal daerah membuat pemerintah harus menentukan jenis kerusakan dan sekolah yang lebih dahulu mendapatkan penanganan.
“Kita harus melihat kemampuan fiskal daerah. Karena itu, tidak semua rehabilitasi bisa dilakukan sekaligus. Harus ada skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah,” ujar Novan Syahronny Pasie di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (6/10/2026)
Ia menjelaskan, dalam pembahasan bersama pihak terkait, mayoritas usulan yang muncul merupakan rehabilitasi ringan. Sedangkan rehabilitasi berat diarahkan terlebih dahulu kepada sekolah yang mengalami dampak bencana.
Menurut Novan, pola tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk menangani kebutuhan paling mendesak. Sehingga, keterbatasan anggaran tidak membuat seluruh proses perbaikan fasilitas pendidikan berhenti. “Untuk rehabilitasi berat, sementara ini kita prioritaskan sekolah terdampak bencana. Kalau kerusakannya ringan, tentu penanganannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Ia menyampaikan, sejumlah sekolah yang sebelumnya terdampak bencana juga telah mendapatkan penanganan. Seperti, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5 Samarinda. Proses rehab telah memasuki tahap penyelesaian. Sehingga tidak lagi menjadi fokus utama dalam rencana anggaran 2027. “Pendekatan berbasis prioritas diperlukan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya harus melihat jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan, tetapi juga tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar. “Jangan sampai anggaran yang terbatas justru tidak menyelesaikan kebutuhan yang paling mendesak. Jadi tingkat kerusakan dan kondisi sekolah harus menjadi pertimbangan,” katanya.
DPRD Samarinda tetap mendorong agar kebutuhan rehabilitasi sekolah masuk dalam pembahasan APBD 2027. Namun, pelaksanaannya diharapkan disusun secara bertahap sehingga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Novan mengatakan perbaikan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan jangka panjang. Karena itu, sekolah yang belum dapat ditangani pada satu tahun anggaran tetap perlu masuk dalam pemetaan dan perencanaan pemerintah. “Kita tidak mengatakan semua harus selesai dalam satu tahun. Yang penting ada perencanaan yang jelas, mana yang prioritas dan mana yang bisa dilaksanakan secara bertahap,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
