SAMARINDA – Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda tidak lagi semata-mata berbicara soal ketersediaan alat kontrasepsi. Tetapi, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat bersedia memanfaatkan layanan tersebut sebagai bagian dari perencanaan keluarga.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Program KB gratis yang didukung pemerintah akan sulit memberikan dampak maksimal, apabila kesadaran masyarakat mengikutinya belum tumbuh secara merata. “Persoalannya bukan hanya apakah pelayanan KB tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mau memanfaatkan layanan itu,” kata Sri Puji Astuti di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (6/10/2026).
Program pelayanan KB terus dijalankan di Samarinda. Pada 2026, Kota Tepian menjadi perwakilan Kalimantan Timur saat pelaksanaan Kick Off Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33. Pelayanan tersebut digelar selama sebulan, mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
Dari sisi layanan, kata dia, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk masyarakat. Satu Data Samarinda yang diperbarui September 2026 mencatat fasilitas pelayanan KB mencakup rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik KB hingga praktik bidan mandiri.
Namun, lanjut dia, keberadaan fasilitas belum otomatis membuat masyarakat menjadi peserta KB. Sosialisasi dan pendekatan langsung tetap dibutuhkan. Terutama untuk menjangkau keluarga yang masih memiliki keraguan atau belum memahami manfaat perencanaan keluarga.
“Pelayanan sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana informasi itu sampai kepada masyarakat dan mereka memahami KB bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini berkaitan dengan bagaimana keluarga merencanakan kehidupan dan kesehatan ibu serta anak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan laki-laki dalam program tersebut. Sebab, pembicaraan mengenai KB selama ini masih sering dilekatkan kepada perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya menjadi kesepakatan pasangan.
Persoalan partisipasi laki-laki juga menjadi bagian dari sasaran penguatan program KB daerah. Dalam dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) Samarinda, peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB termasuk salah satu arah pelayanan KB. “KB itu bukan hanya urusan ibu. Bapak juga harus memahami dan ikut menentukan perencanaan keluarga. Kalau hanya salah satu pihak yang memahami, tentu edukasinya tidak akan berjalan maksimal,” jelas Sri Puji.
Ia mendorong sosialisasi dilakukan melalui pendekatan dengan kehidupan masyarakat. Posyandu, fasilitas kesehatan, lingkungan kelurahan hingga kelompok masyarakat dapat menjadi ruang menyampaikan informasi mengenai manfaat dan pilihan kontrasepsi.
Menurut Sri Puji, persoalan kependudukan juga memiliki kaitan dengan kualitas keluarga. Perencanaan jumlah dan jarak kelahiran dapat membantu pasangan mempersiapkan kesehatan, pengasuhan maupun kemampuan ekonomi keluarga. “Jadi jangan melihat KB hanya sebagai program membatasi kelahiran. Lebih jauh dari itu, KB adalah bagian upaya membangun keluarga yang lebih siap, sehat dan mampu merencanakan masa depannya,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
