SAMARINDA – Perencanaan keluarga dinilai perlu dibicarakan sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong edukasi mengenai Keluarga Berencana (KB) diberikan sejak pasangan masih berstatus calon pengantin.
Menurut Sri Puji Astuti, fase sebelum pernikahan merupakan waktu tepat memperkenalkan kesehatan reproduksi, usia ideal memiliki anak, hingga pilihan kontrasepsi yang bisa digunakan pasangan setelah menikah.
“Jangan menunggu pasangan sudah menikah atau sudah memiliki anak, baru diberikan pemahaman mengenai KB. Seharusnya edukasi itu dimulai sejak calon pengantin. Sehingga mereka sudah mempunyai pengetahuan merencanakan keluarganya,” kata Sri Puji Astuti di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (6/10/2026).
Dia mengatakan, gagasan tersebut sejalan dengan penguatan pendampingan calon pengantin di Samarinda. Pemerintah kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB) melibatkan Tim Pendamping Keluarga dalam memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran. Sepanjang 2025, sebanyak 1.737 calon pengantin tercatat telah mendapat pendampingan.
“Saat ini terdapat 969 Tim Pendamping Keluarga yang aktif di seluruh wilayah Samarinda. Selain calon pengantin, tim tersebut juga melakukan pendampingan terhadap ibu hamil, ibu pascasalin, baduta dan balita. Ini sebagai bagian dari upaya pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Sri Puji Astuti melihat keberadaan jaringan tersebut dapat diperkuat untuk membangun pemahaman pasangan sejak masa sebelum menikah. Puskesmas dapat menjadi salah satu pintu masuk. Karena calon pasangan dapat memperoleh informasi sekaligus layanan kesehatan.
“Puskesmas bisa menjadi tempat strategis memberikan edukasi kepada calon pengantin. Mereka bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan, sekaligus penjelasan tentang usia ideal memiliki anak, jarak kehamilan dan pilihan kontrasepsi yang sesuai,” ujarnya.
Menurut dia, layanan di tingkat puskesmas telah mencakup konseling mengenai tujuan, manfaat, efektivitas, kelebihan dan kekurangan berbagai metode kontrasepsi. “Salah satu layanan puskesmas di Samarinda mencantumkan pilihan kontrasepsi seperti pil, kondom, suntik, implan dan IUD, disertai pemeriksaan serta pemantauan setelah penggunaan,” ujarnya.
Bagi Sri Puji Astuti, informasi semacam itu sebaiknya tidak baru diperoleh ketika pasangan sudah menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Pengetahuan sejak awal akan membantu pasangan mengambil keputusan lebih sadar mengenai rencana kehamilan dan jumlah anak.
“Yang kita harapkan bukan sekadar pasangan menjadi peserta KB. Mereka juga memahami kenapa perlu mengatur jarak kehamilan. Kapan waktu yang tepat memiliki anak. Dan metode apa yang sesuai dengan kondisi mereka,” jelasnya.
Dia mengatakan, pendekatan sejak calon pengantin juga memiliki kaitan dengan upaya pencegahan stunting. “Pemerintah Kota Samarinda pada 2026 menempatkan pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari penguatan pelayanan KB,” katanya.
Sri Puji Astuti menilai persiapan sebelum menikah dapat menjadi momentum membangun kesadaran lebih luas mengenai kesehatan keluarga. Edukasi tidak hanya menyentuh kontrasepsi, tetapi juga kesehatan reproduksi dan kesiapan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga.
“Kalau edukasinya dimulai lebih awal, pasangan punya waktu untuk memahami dan mempersiapkan diri. Jadi KB bukan sesuatu yang dibicarakan setelah ada masalah, melainkan bagian dari perencanaan keluarga sejak awal,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
