SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengatakan efisiensi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan. Terlebih, berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang fiskal Samarinda semakin terbatas.
Menurut Arif, belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat perlu dievaluasi. Sebaliknya, anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau kita mau belanja kegiatan-kegiatan, harus jelas dulu PAD-nya. Apalagi terkait tekanan fiskal, TKD berkurang karena dana bagi hasil dari pusat. Sehingga kita harus tetap survive dengan mengoptimalisasi potensi-potensi PAD,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai kondisi fiskal tersebut mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD. Efisiensi bukan berarti menghilangkan program, melainkan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara optimal.
Arif juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak kemudian diterjemahkan dengan menambah beban masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi dan daya beli warga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendapatan maupun belanja.
“Jangan sampai PAD kita naik, tapi masyarakat malah terbebani. Warga juga sedang menghadapi kondisi ekonomi yang berat, daya beli, UMKM, kemudian banyak PHK. Jadi pemerintah harus kreatif,” katanya.
Menurut Arif, pemerintah daerah dapat lebih dulu mengutamakan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dibandingkan melakukan ekstensifikasi atau menambah beban baru kepada masyarakat.
Ia mencontohkan optimalisasi parkir dan retribusi yang selama ini dinilai masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Digitalisasi juga dinilai penting untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan daerah.
“Yang ada dioptimalkan, kemudian kebocoran dikurangi. Untuk mengoptimalkan tadi, digitalisasi. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran,” tegasnya.
Arif menambahkan, DPRD tetap mendorong pemerintah agar memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan publik. Namun, tambahan ruang fiskal tersebut harus diperoleh melalui pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien.
Dengan kondisi tersebut, ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan komposisi anggaran yang lebih sehat. “Dengan belanja yang benar-benar terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Samarinda,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
