SAMARINDA – Musyawarah Wilayah (Muswil) Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Timur (Kaltim) ke-VII dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kaltim ke-IV rampung digelar. Forum tersebut tidak hanya menetapkan kepengurusan baru, tetapi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait penguatan internal organisasi serta persoalan kebangsaan dan kedaerahan.
Ketua Panitia Muswil KAHMI Kaltim, Ujang Guswantri, mengatakan persiapan pelaksanaan Muswil dilakukan selama kurang lebih dua bulan. Dari rentang waktu tersebut, persiapan secara intensif dilakukan selama satu bulan terakhir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan. “Persiapan Muswil kurang lebih dua bulan. Hanya yang intensif itu satu bulan,” kata Ujang, Senin (28/9/2026).
Selain agenda utama berupa musyawarah organisasi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan talkshow yang membahas isu kebijakan halal. Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pakar entrepreneur dari Institut Entrepreneur Indonesia.
Menurut Ujang, talkshow tersebut mengangkat tema membangun sinergisitas kebijakan sistem halal sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) agar semakin sadar terhadap pentingnya sertifikasi halal. Isu tersebut dinilai relevan dengan kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia.
“Talkshow-nya itu berkaitan dengan membangun sinergisitas kebijakan sistem halal, upaya empowerment UKM sadar halal di Kaltim. Ini kaitannya dengan rencana pemerintah terkait dengan kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk yang ada di Indonesia sejak tanggal 17 Oktober ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Muswil KAHMI Kaltim sendiri mengangkat tema “Reaktualisasi Spirit Perjuangan KAHMI Mewujudkan Makna YAKUSA dalam Sinergi Membangun Kaltim”. Tema tersebut menjadi landasan pembahasan dalam forum untuk melihat kembali peran dan spirit perjuangan alumni HMI dalam kehidupan organisasi serta pembangunan daerah.
Proses pemilihan dalam Muswil KAHMI berlangsung cukup alot. Namun, Ujang menyebut dinamika tersebut tetap berlangsung dalam suasana kekeluargaan hingga akhirnya forum menetapkan tujuh presidium sebagai bagian dari kepengurusan baru MW KAHMI Kaltim.
“Setelah berjalannya Muswil yang cukup alot, namun masih dalam kekeluargaan yang sangat tinggi, maka terpilihlah tujuh presidium,” jelasnya.
Tujuh presidium yang terpilih terdiri atas Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin,M.M, Drs. H. Mohammad Djailani, H. Mudiyat Noor, S.Hut, H. Marwan, S.P., M.Si, Murjani Zuhri, S.Ag, S.H, M.H, Sigit Wibowo, S.E., M.E, dan Abrianto Amin. Ketujuh nama tersebut akan menjadi bagian dari struktur kepengurusan MW KAHMI Kaltim sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. “Jadi, totalnya ada tujuh presidium dalam kepengurusan ini sesuai dengan AD/ART,” ungkap Ujang.
Tidak hanya KAHMI, Muswil FORHATI Kaltim ke-IV juga menghasilkan kepengurusan baru melalui proses pemilihan dalam forum. Lima Yunda terpilih sebagai presidium FORHATI Kaltim, yakni Jandariah, Nora Janahwati, Mas’ad Ali, Tarwiyah, dan Fitriana.
“Di Muswil FORHATI, setelah melakukan proses pemilihan, maka terpilih beberapa Yunda. Ada lima Yunda, Jandariah, Nora Janahwati, Mas’ad Ali, Yunda Tarwiyah, sama Yunda Fitriana. Itu untuk di FORHATInya,” kata Ujang.
Menurutnya, Muswil KAHMI dan FORHATI tidak berhenti pada proses pergantian atau pembentukan struktur kepengurusan baru. Forum juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menjadi bagian dari arah kerja organisasi setelah Muswil, baik untuk kebutuhan internal maupun dalam merespons berbagai persoalan di luar organisasi.
“Di samping melahirkan kepengurusan struktur baru, presidium baru, tentunya Muswil ini melahirkan juga beberapa rekomendasi, baik internal maupun eksternal,” ujarnya.
Untuk rekomendasi internal, pembahasan diarahkan pada upaya melakukan perbaikan organisasi ke depan. Sementara rekomendasi eksternal berkaitan dengan kondisi kekinian yang berkembang di tingkat kebangsaan maupun kedaerahan dan menjadi perhatian dalam forum Muswil.
“Kalau terkait dengan internal itu perbaikan untuk ke depan, kemudian terkait dengan eksternal kondisi kekinian kebangsaan dan kedaerahan yang menjadi sorotan,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan Muswil tersebut, proses persidangan dipimpin sejumlah pimpinan sidang. Mereka terdiri dari Imam Widodo, Rudiansyah, Imam Lutfi, Arimin, serta Wawan yang berasal dari Balikpapan. Keberadaan pimpinan sidang menjadi bagian dari proses musyawarah hingga penetapan hasil forum.
Dengan rampungnya Muswil KAHMI Kaltim ke-VII dan FORHATI Kaltim ke-IV, kepengurusan baru diharapkan dapat menjalankan hasil keputusan forum sekaligus menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan. Agenda organisasi juga diperkuat dengan isu pemberdayaan masyarakat melalui pembahasan kebijakan sistem halal bagi pelaku UKM di Kaltim.
“Muswil ini melahirkan juga beberapa rekomendasi, baik internal maupun eksternal yang tentunya menunjang berjalannya proses organisasi,” pungkas Ujang. (nul)
