SAMARINDA – Sukses tidaknya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Samarinda dinilai sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi mampu menjangkau seluruh pelaku usaha. Hal ini menjadi sorotan dalam rapat hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Selasa (28/4/2026).
Dalam forum tersebut, isu utama yang mengemuka bukan hanya soal pelaksanaan teknis sensus, tetapi juga strategi penyampaian informasi kepada masyarakat. DPRD menilai, tantangan terbesar terletak pada memastikan seluruh pelaku ekonomi baik dari skala kecil hingga besar dapat memahami pentingnya keterlibatan mereka.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronni Pasie, menyebutkan bahwa kehadiran DPPKB Kota Samarinda dalam rapat tersebut sekaligus membawa harapan adanya dukungan dari legislatif, khususnya dalam memperluas jangkauan sosialisasi. “Pada prinsipnya mereka datang untuk meminta dukungan, khususnya dari DPRD Kota Samarinda, agar bisa ikut membantu mensosialisasikan sensus ekonomi ini kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa pendekatan yang masif dan terstruktur, potensi keterlibatan pelaku usaha bisa tidak maksimal. Padahal, sensus ekonomi memiliki cakupan yang luas dan menyasar seluruh sektor usaha tanpa pengecualian. “Yang disasar itu seluruh pelaku ekonomi, baik mikro, kecil, menengah, sampai yang besar. Jadi memang perlu upaya bersama agar informasi ini benar-benar sampai,” katanya.
Menurut Novan, tingkat partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan pemahaman yang mereka miliki. Jika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka sensus berisiko tidak menghasilkan data yang utuh.
Ia menegaskan, hasil dari sensus ekonomi memiliki nilai strategis yang jauh melampaui sekadar angka statistik. Data tersebut akan menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. “Kita berharap data yang dihasilkan nanti bisa memberikan dampak nyata bagi pengambil kebijakan, sehingga program pemerintah ke depan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novan mengingatkan bahwa sensus ekonomi merupakan bagian dari agenda nasional yang memiliki siklus tersendiri, berdampingan dengan sensus penduduk dan sensus pertanian yang juga dilakukan secara berkala.
“Kalau sensus penduduk itu dilaksanakan setiap 10 tahun, kemudian sensus pertanian juga punya siklusnya sendiri. Nah, tahun ini kita masuk pada sensus ekonomi yang memang sudah menjadi agenda nasional,” paparnya.
Selain untuk kepentingan pemerintah, data hasil sensus juga dinilai memiliki manfaat luas bagi sektor swasta maupun masyarakat umum, terutama dalam membaca tren dan dinamika ekonomi daerah. “Data ini nantinya bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga bisa diakses oleh swasta dan masyarakat untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Kota Samarinda dalam kurun waktu tertentu,” tambahnya.
DPRD Samarinda pun mendorong adanya sinergi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal. Data yang dihasilkan diharapkan tidak hanya lengkap, tetapi juga mampu menjadi dasar kuat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (gs/ah/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
