BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengingatkan kepala kampung dan perangkatnya agar mengelola anggaran secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Pendampingan hukum melalui program Jaksa Garda Desa harus dimanfaatkan untuk mencegah persoalan hukum sejak dini.
Hal itu disampaikan Gamalis saat menghadiri Penyuluhan Hukum bertema Jaksa Garda Desa di Ruang Rapat Sangalaki, Selasa (20/10/2026).
Menurut Gamalis, keberhasilan pemerintah kampung tidak hanya diukur dari pembangunan fisik. Tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan manfaat anggaran yang dirasakan langsung masyarakat. Jangan menggunakan anggaran semaunya. Karena setiap penggunaannya harus mengikuti aturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Jangan menunggu masalah muncul dulu, baru mencari solusi. Lebih baik mencegah sejak awal daripada menghadapi persoalan hukum kemudian,” tegasnya.
Gamalis menjelaskan, program Jaksa Garda Desa menjadi sarana edukasi, penyuluhan, dan konsultasi hukum bagi aparatur kampung. Karena itu, kepala kampung dan perangkatnya harus proaktif berkonsultasi apabila menghadapi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyuluhan ini ditujukan kepada kepala kampung dan aparatur kampung, termasuk mereka yang mengikuti kegiatan secara daring,” ucapnya.
Gamalis berharap program ini memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau. Sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan kampung yang profesional, taat hukum, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pendampingan hukum bukan pembenaran atas penyimpangan. Setiap aparatur tetap bertanggung jawab menjalankan kewenangannya sesuai aturan,” tandas dia. (brp/gs/adv)
Penulis : Bayu Ramadhan Putra
