SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tengah menghadapi tantangan menjaga laju pembangunan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Kondisi tersebut menuntut pemkot tidak hanya berhitung mengenai kemampuan membiayai program, tetapi juga lebih cermat menentukan pembangunan yang benar-benar perlu didahulukan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, melihat tekanan fiskal justru dapat menjadi momentum untuk memperbaiki cara pemerintah menentukan arah pembangunan. Keterbatasan anggaran seharusnya mendorong lahirnya kebijakan lebih terukur, bukan membuat pembangunan kehilangan arah.
“Ketika kemampuan fiskal kita terbatas, pemerintah perlu memastikan program yang didahulukan memang memiliki urgensi dan memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat,” kata Arif, Senin (5/10/2026).
Ia menilai pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan apabila kemampuan keuangan daerah tidak berada dalam kondisi ideal. “Karena itu, penyusunan program harus disertai pemetaan kebutuhan yang jelas agar anggaran tidak tersebar terlalu luas tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan,” katanya.
Arif Kurniawan menyampaikan, pembangunan Samarinda membutuhkan keberanian untuk menentukan urutan kepentingan. Program yang berkaitan dengan persoalan mendesak masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih dahulu. Sementara kebutuhan lain yang belum memiliki tingkat urgensi tinggi dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara bertahap. “Ada pekerjaan yang memang harus segera ditangani, ada yang bisa dilakukan setelahnya, dan ada pula yang dapat menunggu sampai kondisi anggaran lebih memungkinkan,” ujarnya.
Dia mengatakan prinsip tersebut penting diterapkan agar tekanan fiskal tidak berujung pada kebijakan pembangunan yang sekadar mengejar banyaknya kegiatan. “Pemerintah perlu melihat persoalan kota secara lebih substantif dengan mengutamakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, sejumlah persoalan perkotaan, seperti banjir, drainase, kondisi jalan dan transportasi, menjadi contoh kebutuhan yang harus diperhitungkan secara serius dalam penyusunan prioritas. “Begitu pula pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan warga,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari perubahan fisik yang mudah terlihat. Sebuah program dinilai penting ketika keberadaannya mampu menjawab persoalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Ukuran pembangunan bukan semata-mata berapa banyak proyek yang selesai atau berapa besar anggaran yang terserap. Lebih penting adalah apakah hasilnya benar-benar menjawab persoalan warga dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik,” tuturnya.
Karena itu, dia mendorong agar kondisi fiskal saat ini menjadi bahan evaluasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Mulai dari penentuan program, pengalokasian anggaran hingga evaluasi hasil. “Seluruhnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan manfaat yang hendak dicapai,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan DPRD dalam menjaga kualitas kebijakan anggaran. Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap keputusan belanja harus memiliki alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ruang fiskal yang sempit memang membuat pemerintah harus lebih berhati-hati. Tetapi justru di situlah kualitas perencanaan diuji. Kita ingin pembangunan tetap bergerak, tetapi bergerak dengan arah yang jelas dan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” pungkas Arif. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
