SAMARINDA – Gagasan pembangunan polder di kawasan Selili dan Sambutan mendapat persetujuan masyarakat dalam dialog reses Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno. Warga menyambut baik rencana tersebut sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengendalikan volume air saat curah hujan tinggi.
Dalam reses yang digelar malam hari itu, Suparno berdialog dengan warga mengenai persoalan banjir, sekaligus membahas alternatif penanganannya. Pembangunan polder menjadi salah satu dari sekian gagasan yang mendapat respons positif karena dinilai dapat menyediakan ruang tampungan sementara bagi air sebelum dialirkan kembali. “Dalam dialog dengan warga, gagasan pembangunan polder ini mendapat respons yang baik,” ujar Suparno pasca reses di Giazima Cafe&Resto, Minggu (4/10/2026) malam.
Suparno mengatakan, kebutuhan polder untuk kawasan Selili-Sambutan memang perlu mulai dipikirkan seiring semakin berkembangnya kawasan perkotaan dan berkurangnya lahan yang mampu menyerap air. Karena itu, solusi banjir tidak cukup hanya mengandalkan drainase. “Alhamdulillah warga setuju karena memang kita perlu tempat untuk menampung air sementara ketika curah hujan tinggi,” katanya.
Menurutnya, polder juga dapat dilengkapi sistem pengaturan air. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pembangunan pintu air untuk mengatur volume air yang keluar sehingga tidak langsung membebani saluran. “Kalau memungkinkan, polder itu bisa dilengkapi pintu air. Jadi volume air yang keluar bisa kita atur, terutama ketika hujan tinggi. Ini yang nanti perlu dikaji secara teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RT 23 Kelurahan Selili, Agus Suprianto, mengatakan warga menyambut baik gagasan tersebut. Masyarakat membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi persoalan banjir pada masa mendatang. “Warga setuju dengan rencana itu. Kalau memang polder bisa menjadi tempat penampungan sementara dan membantu mengurangi risiko banjir, kami tentu mendukung. Kami berharap rencana ini bisa dilanjutkan,” kata Agus.
Ia mengatakan, dukungan warga diberikan karena persoalan banjir dinilai membutuhkan penanganan lebih menyeluruh. Dan, pembenahan drainase tetap diperlukan. “Tetapi, infrastruktur tampungan air juga penting untuk menghadapi debit air yang besar,” katanya.
Agus berharap kesepakatan dalam dialog reses tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi masyarakat. Perlu ada tindak lanjut berupa kajian lokasi dan pembahasan bersama pemerintah. “Kami Warga sangat setuju dan memang berharap itu ada, terimakasih juga ke Bang Suparno yang sudah bawa gagasan solutif ini ke kami,” ujarnya.
Mendengar hal itu, Suparno menyambut baik dukungan masyarakat tersebut. Persetujuan warga menjadi dorongan untuk membawa gagasan polder ke pembahasan yang lebih konkret bersama Pemerintah Kota Samarinda. “Alhamdulillah responnya positif. Artinya, ada kesamaan pandangan bahwa kita membutuhkan solusi jangka panjang untuk persoalan banjir di kawasan ini,” terang Suparno.
Ia menegaskan, pembangunan polder tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan usulan. Pemerintah tetap perlu melakukan kajian menyeluruh. Mulai dari lokasi, kapasitas tampungan, jalur masuk dan keluar air hingga keterkaitannya dengan sistem drainase yang sudah ada. “Ini bukan bicara untuk hari ini atau tahun ini saja. Kita bicara untuk tahun-tahun mendatang. Karena itu, kajiannya harus matang supaya infrastrukturnya benar-benar bisa bekerja dan bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.
Suparno turut menilai kawasan Sambutan dan Selili perlu dipandang sebagai satu sistem aliran air. Meskipun berada di wilayah kecamatan berbeda, tetapi keduanya memiliki keterkaitan jalur air. Sehingga penanganannya perlu dirancang secara terintegrasi.
Dengan adanya persetujuan warga, Suparno akan mendorong agar hasil dialog tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah kota. Kajian teknis diharapkan menjadi tahap awal untuk melihat kelayakan pembangunan polder. “Warga sudah sepakat, sekarang tinggal bagaimana kita kawal bersama. Saya berharap pemerintah bisa melihat ini sebagai kebutuhan jangka panjang untuk pengendalian banjir di Samarinda,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Annisa Hidayah
