TANJUNG REDEB — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna, Senin (29/9/2025).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan apresiasi atas masukan,kritik,dan ran yang diberikan masing-masing fraksi DPRD. Menurutnya,semua catatan tersebut kan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Segala pendapat yang disampaikan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu keberhasilan pembangunan Berau agar lebih terarah dan berkesinambungan,” ujarnya.
Sri menjelaskan, perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD pada 22 September 2025. Selanjutnya, dokumen ini akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
Ia menambahkan, struktur perubahan APBD tahun ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun pendapatan sah lainnya. Sementara itu, belanja daerah tetap diarahkan pada prinsip kinerja dengan menekankan capaian hasil nyata.
“Alhamdulillah, adanya SiLPA 2024 membantu menutup defisit anggaran pada Perubahan APBD 2025. Dengan begitu, program prioritas tetap bisa berjalan secara proporsional,” terang Sri.
Bupati juga menekankan agar seluruh perangkat daerah segera bergerak cepat setelah perubahan anggaran ditetapkan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, semua paket pekerjaan harus selesai sebelum akhir tahun anggaran 2025.
“Tingkatkan kinerja dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal. Mari kita bersama wujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil demi kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (ar/gs/adv)
