SAMARINDA – Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Samarinda dinilai perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang dan memiliki daya saing lebih kuat. Tidak hanya mendorong masyarakat memulai usaha, pembinaan juga perlu menyentuh pengelolaan bisnis, kualitas produk, hingga kemampuan memperluas pemasaran.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan, UMKM memiliki peran penting menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, jumlah usaha mikro pada 2025 mencapai 47.368 unit. Angka tersebut meningkat dibandingkan 46.287 unit pada 2024.
“Jumlah pelaku usaha mikro kita cukup besar. Potensi ini harus diikuti dengan pembinaan yang berkelanjutan. Usaha tidak boleh hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi kemampuan pengelolaannya tidak ikut berkembang,” ujarnya, saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Helmi Abdullah, salah satu tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah kemampuan mengelola usaha secara profesional. Persoalan itu mencakup kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, hingga strategi pemasaran yang belum sepenuhnya menjangkau pasar lebih luas.
Ia menilai, Samarinda memiliki banyak produk kreatif dengan potensi ekonomi yang menjanjikan. Hanya saja, kualitas produk perlu diimbangi kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, menjaga konsistensi produksi, serta membangun jaringan pemasaran.
“Produk-produk kreatif yang dihasilkan masyarakat Samarinda sebenarnya banyak yang memiliki kualitas bagus. Tinggal bagaimana kemampuan pelaku usahanya ditingkatkan, mulai dari mengatur keuangan, menjaga kualitas produk, sampai memasarkan secara lebih luas,” jelas Helmi Abdullah.
Ia menyampaikan, besarnya potensi itu perlu diimbangi hasil pembinaan yang terukur. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, tercatat sebanyak 2.000 usaha mikro telah mendapatkan pembinaan dari target 2.200 unit. Sementara itu, 300 unit usaha telah difasilitasi menjalin kemitraan.
Meski demikian, kata Helmi Abdullah, upaya mendorong usaha mikro naik kelas masih menghadapi pekerjaan rumah. Dari target 300 usaha mikro yang difasilitasi untuk berkembang menjadi usaha kecil, realisasinya baru mencapai 148 unit. “Fasilitasi produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi juga baru menjangkau 21 unit usaha dari target 40 unit,” paparnya.
Helmi Abdullah turut menekankan pentingnya keberadaan organisasi pengusaha dan komunitas UMKM dalam memperkuat ekosistem usaha. Organisasi dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk bertukar pengalaman, memperoleh pendampingan, sekaligus membangun kemitraan yang membuka peluang pasar baru.
Menurutnya, pembinaan tidak boleh berhenti pada kegiatan pelatihan atau mendorong masyarakat memulai usaha. Harus ada pendampingan lanjutan agar usaha mikro memiliki kesempatan tumbuh menjadi usaha kecil dan menengah, bahkan mampu merekrut tenaga kerja.
“Yang kita harapkan bukan hanya bertambahnya orang yang membuka usaha. Kita ingin usaha yang sudah berjalan bisa semakin kuat, berkembang, memiliki pasar yang lebih luas, dan nantinya mampu membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Selain penguatan UMKM secara umum, Politisi Gerindra itu juga memberi perhatian terhadap keterlibatan perempuan dalam mengembangkan ekonomi daerah. Berdasarkan Online Data System (ODS) yang dirilis DKP3A Kaltim, rasio UMKM perempuan di Kalimantan Timur adalah 47,99%. Jika diterapkan secara proporsional pada sekitar 47.000 UMKM di Samarinda, estimasinya berada di kisaran 22.500 pelaku usaha.
Menurutnya, angka itu menunjukkan perempuan memiliki kontribusi penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM, termasuk melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan perluasan jaringan pemasaran.
“Kita ingin perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya. Jangan sampai mereka hanya mampu memulai usaha, tetapi kesulitan ketika ingin memperbesar skala bisnis karena keterbatasan modal, pengetahuan, maupun akses pasar,” ungkapnya.
Helmi Abdullah menyebut, keberadaan organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Organisasi itu dapat membantu memetakan kebutuhan pengusaha perempuan sekaligus mempertemukan mereka dengan berbagai peluang pengembangan usaha.
Ia turut membuka peluang penguatan kebijakan daerah yang memberikan ruang lebih luas, bagi perempuan untuk berkembang di sektor ekonomi. DPRD mendorong agar dukungan itu dapat diwujudkan melalui penguatan kemitraan dan program pemberdayaan yang manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha.
“Pemberdayaan perempuan ini harus kita dorong bersama. Kami di DPRD tentu ingin ada dukungan yang lebih konkret, baik melalui kebijakan maupun kemitraan, sehingga perempuan yang menjalankan usaha memiliki peluang lebih besar untuk berkembang,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
