KUTAI KARTANEGARA – Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk.
Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun.
Secara umum, pada periode September 2012–Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.
Upaya untuk menekan meningkatnya angka kemiskinan juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Kukar Idaman.
Camat Samboja, Damsik mengatakan bahwa upaya menekan angka kemiskinan juga dilakukan Pemerintah Kecamatan Samboja. Caranya, memberdayakan ekonomi masyarakat.
Damsik mengatakan bahwa jika dilihat dari segi ekonomi penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat.
Di Kecamatan Samboja lanjut Damsik, Pemcam dihadapkan dengan persoalan ekonomi yang kompleks dengan tingkat kemiskinan yang mencengangkan meskipun adanya keragaman sumber pendapatan.
“Harus diakui bahwa berdasarkan data angka kemiskinan di Kecamatan Samboja cukup tinggi, bahkan tertinggi di Kukar,” kata Damsik, Kamis (18/4/2024).
Namun hal ini tidak kami ambil pusing, dengan data yang ada kami terus berjuang untuk mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Samboja. “Situasi sempat membingungkan, pasalnya didaerah ini hampir dipastikan bahwa penduduknya memiliki pekerjaan, artinya angka pengangguran sangat kecil, namun dikatakan angka kemiskinan cukup tinggi,” jelas Damsik.
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kecamatan Samboja akan terus berupaya membangun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial. “Setiap OPD di Kukar memiliki program pengentasan kemiskinan. Tugas kita di kecamatan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami optimis bahwa dengan bantuan dari berbagai pihak, angka kemiskinan ini dapat segera ditekan,” jelas Damsik.
Berkolaborasi dengan berbagai OPD terkait, termasuk Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan Samboja berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi dan merancang program-program yang tepat untuk mengentaskannya.
Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan berbagai pihak, Damsik berharap kemiskinan di Samboja dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
“Jadi kriteria orang miskin terbanyak itu bukan dari hasil pendapatan yang saya perhatikan, pendapatan perkeluarga maupun pendapatan perrumah melainkan dari beberapa variabel salah satunya sistem sanitasi, karena memang banyak penduduk disana yang rumahnya di pinggir sungai dan tempat sanitasinya belum layak sehingga dikategorikan miskin,” kata Damsik.
Ditambahkannya, melalui anggaran yang telah diprogramkan Dinas Perkim tersebut, Damsik mengatakan kedepan setiap keluarga miskin yang masuk dalam data Pemkab Kukar akan diberikan bantuan sekitar Rp2,5 juta, untuk melakukan swadaya bedah rumah secara kecil-kecilan dalam hal ini kamar mandi dan kakus.
Damsik berharap dengan telah dilakukannya perbaikan khususnya pada bagian sanitasi pada setiap rumah yang masuk variabel keluarga miskin, jumlah keluarga miskin ataupun zona kampung kumuh yang ada di Kabupaten Kukar akan berkurang dari sebelumnya. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)
