SAMARINDA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibukota baru Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Karena lokasinya paling ideal setelah melakukan berbagai diskusi, studi, dan pertimbangan.
“Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Anggaran yang dibutuhkan untuk pindah ibukota negara adalah Rp 466 triliun. Dimana yang bersumber dari APBN adalah 19%.
Anggaran Rp466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Sementara itu, desain tata kota Ibukota Republik Indonesia yang baru di Kaltim telah banyak beredar di media sosial.
Dokumen tersebut berisi desain dari Ibukota negara baru dan berlogo resmi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam konsep gagasan desain ibu kota tersebut pembangunan ibu kota baru disesuaikan dengan identitas bangsa yakni pancasila.
Konsep kota yang dibangun adalah kota modern yang compact dan inklusif. Tata ruang sangat berorientasi dengan lingkungan (ruang terbuka hijau) dan sosial masyarakat. Tak lupa infrastruktur kota juga saling terintegrasi dengan transportasi publik. Kota juga dibangun dengan koneksi teknologi informasi.
Seorang pengamat tata kota, Sunarto selaku Sekretaris Forum Kota Kaltim mengaku melihat desain yang ada saat ini tidak mencerminkan arsitektur yang sesuai dengan kearifan lokal.
Dia mengatakan bahwa desain yang beredar sama sekali tidak memperlihatkan suatu konsep yang mampu menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan. Padahal tujuan Ibukota Negara baru ini juga akan mengedepankan arsitektur yang sesuai kearifan lokal dan arsitektur modern yang dibangun dengan material ramah lingkungan.
“Bagaimana sih perencanaan dari luar dia bisa tau kearifan lokal kami. Bagaimana dia tahu potensi sumber daya air yang menjadi persoalan utama ketika ibukota ini ditetapkan. Bagaimana konsep Tahura ada perdebatan antara Gubernur dan Bapenas yang memperdebatkan soal Tahura, padahal di Universitas Mulawarman itu sampai jasad renik sampai cacing sampai jasad ularnya didalam hutan itu Unmul tau,” ungkap dia.
Narto berharap bahwa Ibukota negara yang baru bisa menjadi acuan atau contoh bagi pengembangan kota-kota di Indonesia. Ibu kota baru akan jadi kota cerdas dan berstandar internasional.
“Kalimantan yang dominan ruang terbuka hijau pun akan tetap dilestarikan dengan konsep integrasi ruang hijau (pohon) dan biru (air),” kata dia.
Menurut dia, kota ini akan didominasi ruang terbuka hijau sekaligus beberapa danau sebagai penyeimbang ekosistem di kawasan tersebut. Apalagi di kawasan ini ada hutan lindung yang bernama Bukit Suharto yang bisa dibangun menjadi satu maskot Ibukota baru yang ramah terhadap lingkungan, yang tentunya berbeda dengan Ibukota negara yang ada saat ini.
“Yang pasti para arsitktur lokal Kalimantan Timur siap membantu pemerintah untuk mendesain ulang rencana tata ruang Ibukot negara yang baru agar sesuai dengan harapan pemerintah yang ada saat ini. Konsep ini nantinya akan mampu menjawab tujuan pemindahan ibukota negara yang baru,” kata dia. (maman)
