KUTAI KARTANEGARA – Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara akan menghadirkan Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program tersebut merupakan salah satu upaya mengatasi maraknya praktik percaloan pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Bersaha (NIB), sertifikasi halal dan izin usaha lainnya.
“Tujuan program itu untuk memberikan akses pembinaan dan layanan perizinan lebih dekat, mudah dan tanpa pungutan liar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kukar,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, Fathul Alamin, Selasa (8/4/2025).
Menurut dia, pendamping UMKM bakal ditempatkan di 7 Kecamatan. Yakni, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Anggana.
“Pendamping UMKM yang ditugaskan, nanti akan memberikan bantuan pengurusan legalitas usaha, pelatihan, pendampingan pemasaran dan konsultasi bisnis. Pendamping tersebut akan berkantor di Klinik UMKM. Nanti akan disiapkan Dinas Koperasi dan UKM Kukar. Supaya masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” kata dia.
Menurut dia, pendamping merupakan garda terdepan mencegah praktik percaloan pengurusan perizinan usaha para pelaku UMKM. “Nanti pelaku UMKM tidak perlu lagi membayar mahal mengurus perizinan usahanya. Semua layanan akan diberikan sesuai ketentuan tanpa ada biaya tambahan,” tandas dia.
Selain itu, pendamping UMKM akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah memperbaharui data pelaku usaha di lapangan, agar datanya akurat. Sehingga, program dari Dinas Koperasi dan UKM bisa efisien dan tepat sasaran.
“Melalui program ini, kami ingin setiap para pelaku UMKM di Kukar memiliki akses mudah. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di Tenggarong, mereka sudah bisa mengurus legalitas usahanya,” jelas dia. (adv/gs/Diskominfo Kukar)
