Amendemen Terbatas PPHN Batal

Disetujui Seluruh Fraksi di MPR

8 / 100

JAKARTA – Badan Pengkajian MPR sepakat batal melakukan amendemen terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan hal itu telah disetujui oleh seluruh fraksi di MPR.

Sebagai gantinya, Djarot menyebut pihaknya sepakat PPHN akan dihidupkan kembali melalui undang-undang.

“Kemarin kita sudah bertemu dengan seluruh anggota tim perumus yang melibatkan seluruh fraksi-fraksi dan DPD itu disepakati bahwa menghadirkan PPHN itu tanpa melakukan amendemen. Kita tidak akan melakukan amendemen. Jadi bentuk hukumnya cukup dengan UU,” kata Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Minggu (10/4).

Djarot menambahkan kesepakatan itu juga didasari oleh berakhirnya UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada 2025.

“Karena UU tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional itu habis 2025 maka landasannya yang sekarang paling tepat adalah pakai UU,” ujar Djarot.

Ketua DPP PDIP itu mempertimbangkan pelaksanaan amendemen dikhawatirkan akan membuka kotak pandora yakni memasukkan amanat soal perpanjangan masa jabatan presiden. Dia lantas menilai langkah itu tak tepat diambil.

“Karena kalo pakai amendemen ini kayak membuka kotak pandora dan itu saat ini belum tepat dilakukan,” lanjutnya.

Djarot menyampaikan hasil kesepakatan Badan Pengkajian MPR segera diserahkan kepada pimpinan MPR RI. Selanjutnya, dia menyebut akan mengagendakan rapat pleno pengambilan keputusan hasil kajian tersebut sebelum memasuki masa reses pada pekan depan.

“Rapat pleno kita agenda Insyaallah Minggu depan sebelum masa reses. Sebelum teman-teman ini balik ke dapil masing-masing, kita akan ajak bicara untuk melaporkan progress dari tim perumus,” ujarnya. (TIM)

 

Sumber : detik

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker