
KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi kembali kebijakan tarif retribusi pasar, menyusul besaran tarif saat ini dinilai masih terlalu tinggi bagi kemampuan sebagian pedagang. Evaluasi diperlukan agar kebijakan retribusi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil. Sekaligus tetap menjamin keberlangsungan pelayanan dan pengelolaan pasar di Kukar.
Besaran itu merupakan bagian dari kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar bersama tim Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Mereka secara khusus membahas berbagai aspek pengelolaan pasar. Termasuk perhitungan tarif retribusi dan kemampuan ekonomi pedagang.
Kepala BRIDA Kukar, Bahari Joko Susilo menjelaskan, penetapan tarif retribusi tidak bisa hanya berpatokan pada kebutuhan pembiayaan seluruh operasional pelayanan pasar. Sebab, apabila seluruh komponen biaya dibebankan pedagang, maka tarif yang harus dibayarkan berpotensi jauh lebih besar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil peran melalui pemberian insentif fiskal. Sehingga, pelayanan pasar tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa harus membebankan seluruh biaya operasional kepada pedagang. “Kalau tarif harus memenuhi seluruh biaya pelayanan, mungkin nilainya akan tinggi sekali. Nah, pemerintah daerah kemudian memberikan insentif fiskal, agar pasar ini bisa mendukung perekonomian masyarakat Kukar, tapi di sisi lain tidak memberatkan pedagang,” jelas Bahari Joko Susilo melalui telpon WhatsApp (WA), Sabtu(21/11/2026).
Ia menegaskan, kebijakan retribusi pasar idealnya mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pelayanan dan kondisi ekonomi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebab, pasar tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.
Selain persoalan besaran tarif, kajian Brida bersama Polnes juga menemukan masih ada sejumlah aspek pengaturan yang perlu disempurnakan. Salah satunya menyangkut objek retribusi di kawasan Tenggarong Square yang belum seluruhnya terakomodasi dalam ketentuan tarif yang berlaku. “Kondisi ini menunjukkan perlu ada pembenahan regulasi, agar seluruh objek pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar memiliki dasar pengaturan yang jelas,” katanya.
Ia menyebutkan, hasil kajian tersebut nanti akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan revisi terhadap peraturan terkait pajak dan retribusi daerah. “Kami berharap melalui revisi tersebut, pengaturan tarif dapat disusun lebih komprehensif. Termasuk mengakomodasi berbagai objek retribusi yang selama ini belum tercantum secara menyeluruh,” harapnya.
Ia menyampaikan, tim kajian telah menyusun sejumlah skenario perhitungan tarif, yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar menentukan kebijakan retribusi pasar ke depan. “Temuan kami, tarif yang ada menurut tim Polnes ketinggian, masih di atas kemampuan pedagang. Karena itu hasil kajian ini juga memberikan skenario bagaimana nantinya menetapkan tarif retribusi pasar,” ujarnya.
Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi landasan merumuskan kebijakan retribusi yang lebih proporsional. “Sehingga kepentingan pemerintah daerah menjaga kualitas pelayanan pasar dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi pedagang,” katanya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor : Abdul Rahman



