Pemenuhan Hak Anak Terlantar Jadi Fokus Kerja Sama Pemkab Berau dan Kejaksaan

SAMARINDA –  Anak terlantar di Kabupaten Berau didorong mendapat kepastian identitas, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan hukum. Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan jajaran Kejaksaan di Kalimantan Timur.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemenuhan hak anak terlantar membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga kepastian status hukum dan akses terhadap layanan dasar. “Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa,” tegasnya.

Ia menyebut, penanganan anak terlantar di Berau selama ini dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. “Pendampingan diberikan melalui asesmen dan penyusunan laporan sosial. Termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses persidangan di Pengadilan Negeri,” jelas Sri Juniarsih Mas.

Sedangkan anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di sana, mereka mendapatkan rehabilitasi sosial dan pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SLTA.

“Kerja sama dengan kejaksaan diharapkan mempermudah koordinasi, terutama pengurusan dokumen kependudukan dan penetapan perwalian anak melalui pengadilan,” tambahnya.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan program Kabupaten Layak Anak (KLA) berjalan melalui tindakan konkret, bukan sekadar pemenuhan administrasi dan regulasi.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud menegaskan perlindungan anak harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. “Kemajuan daerah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak” tegasnya.

Senada, Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi terhadap anak terlantar. Mulai dari identitas, kondisi keluarga, pola pengasuhan, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pendampingan psikologis. Diharapkan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti secara berkelanjutan agar setiap anak terlantar mendapatkan haknya.

“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak bagi anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut,” ujarnya. (ar/gs/adv)

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker