KUKAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2027 mendatang diproyeksikan mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan di tahun 2026 ini. Jika pada APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp7,9 triliun, maka pada tahun 2027 mendatang anggaran daerah diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun. Penurunan tersebut dipastikan akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja daerah. Termasuk pembiayaan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah saat ini terus berupaya menyesuaikan kondisi keuangan dengan kebutuhan pembangunan. Salah satunya, melakukan efisiensi dan penghematan belanja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sepanjang tahun 2026, lanjut dia, Pemkab Kukar telah melakukan penghematan anggaran sekitar Rp700 miliar. Penghematan tersebut dilakukan dari alokasi belanja yang sebelumnya mencapai Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp400 miliar. “Di tahun ini 2026, Pemkab Kukar telah melakukan penghematan sekitar Rp700 miliar. Sebelumnya Rp1,1 triliun menjadi Rp400 miliar,” kata Aulia Rahman Basri pada gosamarinda.com di Pendopo Odah Etam, belum lama ini.
Menurutnya, langkah penghematan tersebut bukan semata-mata untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Tetapi, sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih banyak diarahkan pada kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
“Dengan kondisi fiskal yang diperkirakan semakin terbatas pada 2027, pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terutama program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang menjadi prioritas daerah,” jelasnya.
Aulia Rahman menyampaikan, penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. “Setiap OPD diharapkan dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih efektif dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat kegiatan,” katanya.
Selain melakukan efisiensi, kata dia, pemerintah perlu memastikan program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sehingga, meskipun APBD Kukar tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan, tetapi pelaksanaan pembangunan tetap berjalan, dengan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemkab Kukar akan terus menyesuaikan kebijakan belanja daerah dengan kondisi fiskal yang tersedia. Sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran,” pungkasnya. (adv/ki/Diskominfo Kukar)
Editor : Abdul Rahman
