SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus konsisten melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Khususnya peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minol) yang tidak sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran Perda Kota Samarinda di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut Samri Shaputra, kegiatan tersebut menjadi salah satu bukti, kalau pemerintah kota menjalankan penegakan aturan dan memberikan peringatan kepada masyarakat. “Pemusnahan hari ini merupakan salah satu bukti bahwa penegakan Perda berjalan. Ini juga menjadi informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,” ujar Samri Shaputra pasca pemusnahan, Rabu (11/11/2026).
Samri, akrabnya disapa, menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran. Terutama minuman beralkohol yang peredarannya dibatasi melalui ketentuan Perda. Pemusnahan barang sitaan bukan semata-mata agenda rutin tahunan. Tetapi, bagian dari proses penegakan aturan. Setelah penyitaan dan pemberitahuan kepada pemilik, barang yang tidak diambil atau memang dilarang untuk diperjualbelikan dapat ditindaklanjuti dengan pemusnahan.
“Kalau barang-barang yang memang dilarang, sudah pasti dimusnahkan. Tetapi kalau seperti rombong atau barang dagangan, pemiliknya masih bisa mengonfirmasi untuk mengambil. Kalau tidak diambil, itu juga bisa ditindaklanjuti Satpol PP,” jelasnya.
Terkait meningkatnya jumlah barang sitaan dari tahun ke tahun, Samri menilai, kondisi itu selain menunjukkan keberhasilan penegakan aturan, juga memberi indikasi lain kalau sosialisasi mengenai ketentuan Perda belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
Ia meminta Satpol PP tidak hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi memperkuat edukasi agar masyarakat memahami batasan usaha yang diperbolehkan. Terutama terkait perdagangan minuman beralkohol. Perda memberikan ketentuan mengenai tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol. Di antaranya, hotel dan restoran, dengan klasifikasi bintang tiga ke atas. Sedangkan, penjualan di luar ketentuan tersebut dapat berujung pada penyitaan.
“Perlu ada sosialisasi bahwa di Samarinda ada Perda yang mengatur pelarangan minuman beralkohol. Memang ada tempat-tempat yang disyaratkan boleh menjual, seperti hotel bintang tiga ke atas dan restoran bintang tiga. Di luar ketentuan itu dilarang,” paparnya.
Menurutnya, masih ditemukannya barang bukti pelanggaran bisa disebabkan adanya keuntungan ekonomi yang membuat sebagian pelaku tetap menjalankan aktivitas tersebut meskipun sudah pernah ditindak. “Boleh jadi informasinya belum sampai kepada masyarakat, atau memang pelaku perdagangan yang dilarang ini bandel. Mungkin karena keuntungannya menggiurkan, sehingga meskipun disita, dilakukan lagi. Disita lagi, dilakukan lagi,” ungkapnya.
Karena itu, Samri berharap Satpol PP tidak berhenti melakukan pengawasan dan razia. Sebab, penindakan yang konsisten tetap diperlukan untuk menekan peredaran barang-barang yang melanggar ketentuan daerah. “Satpol PP saya harap jangan berhenti dan jangan capek melakukan ini. Orang rajin melakukan razia saja masih banyak yang beredar, apalagi kalau tidak ada penegakan Perda,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
