SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai mendalami sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Evaluasi dilakukan untuk memastikan regulasi pertanahan tersebut tidak justru menyulitkan masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan pendalaman saat ini melibatkan tim pakar yang ditugaskan untuk mengkaji kembali ketentuan dalam regulasi tersebut. Fokusnya terutama pada pasal-pasal yang dinilai memberatkan masyarakat maupun berpotensi menghilangkan hak mereka.
“Kajian-kajiannya sekarang masih didalami tim pakar. Saya sudah minta supaya dipelajari lebih jauh. Pasal mana saja yang sekiranya menyulitkan masyarakat, tetapi tetap tidak bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda, Senin (9/11/2026)
Menurut Samri Shaputra, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan IMTN selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Terutama ketika masyarakat melanjutkan pengurusan dokumen pertanahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia menilai proses yang telah dilakukan pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan semestinya dapat menjadi salah satu rujukan ketika berkas masyarakat diproses lebih lanjut. Sebab, penerbitan IMTN juga melalui tahapan pemeriksaan asal-usul tanah dan penelusuran kemungkinan adanya sengketa.
“Ketika IMTN sudah terbit, seharusnya proses pemeriksaan di tingkat bawah itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Bukan berarti BPN tidak perlu memeriksa lagi, tetapi jangan sampai masyarakat harus mengulang seluruh proses dari awal,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya pernah berkomunikasi dengan BPN untuk mengetahui kedudukan IMTN dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Dari komunikasi tersebut, diperoleh penjelasan, IMTN bukan persyaratan yang secara otomatis membuat sertifikat dapat diterbitkan.
Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu hal yang ingin didalami Komisi I. Sebab, masyarakat yang telah melalui tahapan pengurusan IMTN masih harus memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku secara nasional.
“Harusnya semangat dari Perda ini, ketika persoalan tanah sudah diperiksa di tingkat kelurahan dan kecamatan, BPN tinggal memastikan kebenaran datanya. Kalau memang sudah sesuai, proses selanjutnya bisa lebih efektif,” katanya.
Namun, ia memahami kewenangan penerbitan sertifikat berada pada BPN. IMTN tidak serta-merta menjadi bukti hak milik ataupun jaminan sertifikat langsung diterbitkan. Pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen dan status bidang tanah.
“Evaluasi Perda IMTN turut diarahkan untuk memperjelas hubungan antara proses administrasi pertanahan di tingkat daerah dengan mekanisme pendaftaran tanah di BPN. Dengan begitu, dokumen yang telah diterbitkan pemerintah daerah dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dalam proses lanjutan,” jelasnya.
Samri Shaputra menegaskan, pembenahan regulasi harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan lebih tinggi. Tujuannya, bukan menghilangkan kewenangan instansi pertanahan, tetapi memastikan aturan daerah memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat.
“Pasal-pasal yang sekiranya memberatkan, bahkan berpotensi menghilangkan hak masyarakat, itu yang akan kita coba evaluasi. Nanti tentu kita juga akan meminta masukan dari pihak-pihak yang selama ini menangani persoalan pertanahan,” pungkasnya. (ah/gs/adv)
Penulis: Annisa Hidayah
