BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif dalam pemeriksaan terinci kepatuhan belanja daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Arahan tersebut disampaikan Gamalis saat membuka entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas APBD 2026 di Kantor Bupati Berau, Senin (9/11/2026).
Gamalis menegaskan, seluruh OPD harus menjadikan pemeriksaan sebagai prioritas. OPD mesti menyiapkan dokumen pendukung belanja secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pejabat terkait, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen hingga bendahara, juga diminta berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Setiap OPD wajib bersikap terbuka, responsif, dan kooperatif. Siapkan dokumen pendukung belanja secara cepat, lengkap, akurat, dan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menyebut pemeriksaan kali ini berfokus pada kepatuhan belanja daerah. Meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. “OPD mesti segera menindaklanjuti sejumlah temuan pemeriksaan yang telah disampaikan sebelumnya. Pemeriksaan BPK menjadi momentum untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki pertanggungjawaban yang sah dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Di tengah kondisi anggaran daerah, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar melaksanakan belanja secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan tetap mengacu pada Surat Edaran Bupati Berau, serta memprioritaskan pencapaian visi dan misi kepala daerah. “Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran belanja digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah sesuai regulasi,” ujarnya.
Gamalis menyatakan Pemkab Berau terbuka terhadap evaluasi, masukan, dan rekomendasi BPK sebagai bahan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. “Kami terbuka untuk dilakukan evaluasi. Kami juga terbuka terhadap masukan dan rekomendasi BPK. Ini sebagai bahan perbaikan kita kedepannya. Agar, tata kelola keuangan daerah lebih baik lagi,” ungkapnya. (brp/gs/adv)
Penulis : Bayu Ramadhana Putra
